Setelah dibuka secara resmi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis, 17 Februari lalu, Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR dibahas secara detail melalui tujuh desk pada Senin (21 Februari) dan Selasa (22 Februari) 2002.
Rakorbangwil yang diselengggarakan BPIW ini diikuti sembilan Kementerian/Lembaga (K/L) yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian diikuti juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri
Selain itu diikuti Ditjen yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan atau yang biasa disebut ABCP. Pemerintah daerah juga turut hadir melalui Bappeda atau Bapelitbangda provinsi.
Pada pelaksanaan Rakorbangwil Senin, 21 Februari, pembahasan infrastruktur di 17 provinsi dibagi menjadi tujuh desk. Desk 1 membahas infrastruktur di Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri). Desk 2 membahas infrastruktur di Provinsi Jambi, Sumsel, dan Lampung. Kemudian desk 3 membahas infrastruktur di Provinsi Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Selanjutnya desk 4 untuk Provinsi Jateng dan Jatim dan desk 5 membahas infrastruktur di Provinsi NTB dan NTT. Kemudian desk 6 membahas infrastruktur di Provinsi Sulut, Sultra, dan Sulteng. Terakhir, desk 7 membahas infrastruktur di Provinsi Papua.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan mengatakan tujuan Rakorbangwil tahun ini adalah meningkatkan keterpaduan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Sedangkan tema Rakorbangwil adalah “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Keterpaduan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2023”.
Penanggung Jawab Substansi Rakorbangwil Bidang PUPR Djuang F.S saat rapat koordinasi sehari sebelum pelaksanaan desk mengatakan output dari Rakorbangwil adalah kesepakatan kawasan prioritas yang akan ditangani secara sinergis antara Kementerian PUPR, Kementerian lain yang terkait, dan Pemerintah Daerah. Selain itu akan disepakati pula dukungan program masing-masing unor ABCP dalam mendukung kawasan prioritas pada TA 2023.
Salah satu peserta Perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Imam T yang mengikuti Rakorbangwil di desk 7 mengatakan dirinya sangat berterimakasih dengan pelaksanaan Rakorbangwil ini, karena dengan anggaran pembangunan yang sedikit, kementeriannya membutuhkan bantuan teknis dari K/L lain salah satunya Kementerian PUPR untuk peningkatan sarana dan prasarana di desa dan daerah tertinggal.
Rakorbangwil yang dilaksanakan melalui virtual dan juga secara langsung di ruang rapat ini dimoderatori beberapa kepala bidang di BPIW. Desk 1 dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A Melva Eryani Marpaung, desk 2 oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Sosilawati, dan desk 3 oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C Zaldy Sastra.
Sedangkan desk 4 dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A Entatarina Simanjuntak, desk 5 oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C Bernadi Haryawan, desk 6 oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A Erwin Adhi Setyadhi, dan desk 7 oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Doedoeng Zenal Arifin. Turut menghadiri Rakorbangwil, Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono. (Hen/infobpiw)
