Kementerian PUPR melalui BPIW menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR 2022. Kegiatan yang digelar secara tatap muka dan virtual ini dimulai dari 17 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Rakorbangwil harus menjadi momentum upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas. Rakorbangwil kali ini harus menghasilkan perencanaan berkualitas. "Infrastruktur berkualitas itu akan terwujud, jika ada pemenuhan readiness criteria, perencanaan berkualitas, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan yang intensif," ungkapnya saat membuka acara, Kamis 17 Februari 2022.
Ia mengatakan, untuk perhatian serius pada infrastruktur yang sudah dibangun dilakukan melalui agenda OPOR. yakni Operasional, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi atau dengan istilah OPOR.
"Kemudian untuk rencana program 2023 harus dibahas secara mendalam dan selektif, serta disinergikan dengan program Pemda dan K/L. Serta harus dipastikan tuntas dan berfungsi selambat-lambatnya pada tahun 2024. Dan tidak ada infrastruktur yang mangkrak," tegasnya.
Menteri PUPR juga mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni menciptakan standar baru yang lebih tinggi untuk infrastruktur yang berkualitas dan modern di Indonesia.
Di tempat yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang turut menghadiri Rakorbangwil PUPR mengatakan, pembangunan infrastruktutr ke depan perlu mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi. Sebab, investasi akan mudah masuk apabila infrastrukturnya memadai. Bahlil juga menjelaskan, investasi merupakan salah satu variabel dari kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. "Saya ingin membangun Indonesia adalah membangun semua wilayah NKRI dari Aceh sampai Papua," ungkapnya. Menurutnya, sejak lima tahun terakhir pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua sebagai instrumen untuk menunjukkan pemerataan pertumbuhan ekonomi lewat instrumen investasi. Dengan pembangunan tersebut, saat ini investasi di luar Jawa pun mulai membaik.
“Bahkan, di kuartal III 2021, investasi di luar Jawa mampu melebihi nilai investasi di Jawa, yakni mencapai 52 persen,” bebernya. Ia menambahkan, apakah dengan 52 persen itu kemudian investasi di Pulau Jawa menurun? Tidak, pertumbuhan di Jawa mengalami naik terus.
Ia mengakui, pihaknya juga akan terus mengupayakan agar investor berkolaborasi dengan pengusaha daerah. Sebab, pengusaha daerah juga harus mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Benny Hermawan mengatakan, Rakorbangwil Bidang PUPR digelar bertujuan juga untuk meningkatkan keterpaduan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR pada 2023. Ia menambahkan, Rakorbangwil kali ini mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Keterpaduan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2023”.
Benny juga menyampaikan, rangkaian Rakorbangwil telah dimulai dari pertengahan Desember 2021. “Rangkaian kegiatan Rakorbangwil, dimulai melalui konsolidasi dengan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas untuk menyepakati kawasan-kawasan prioritas yang akan mendapat dukungan program Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023,” papar Benny.
Ia menjelaskan, dari konsolidasi tersebut disepakati sebanyak 118 kawasan prioritas yang akan mendapat penanganan infrastruktur PUPR pada tahun anggaran 2023. “Rakorbangwil ini merupakan bagian dari rangkaian forum-forum perencanaan di tingkat Kementerian PUPR maupun secara nasional,” terangnya.
Menurutnya, saat ini masih menunggu pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur yang dikoordinir oleh Bappenas dan direncanakan pada pertengahan Februari ini. Selain itu, akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari s/d 8 Maret 2021. “Kemudian, setelah Rakortekrenbang Kemendagri akan diselenggarakan Konsultasi Regional Kementerian PUPR pada Maret 2022 oleh Sekretariat Jenderal, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) oleh Bappenas pada akhir Maret atau awal April 2022,” jelas Benny.
Adapun yang mengikuti acara ini para Kepala Bappeda/Bapelitbangda Provinsi dan perwakilan 9 Kementerian terkait yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.(ris/cid/infoBPIW)
