Rakorbangwil Bidang PUPR Bahas Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air
Layanan Informasi BPIW     |     19 Feb 2021     |     05:02     |     37
Rakorbangwil Bidang PUPR Bahas Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air
Foto Rakorbangwil Bidang PUPR Bahas Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air

Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR mulai digelar secara virtual, Kamis, 18 Februari, setelah dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian PUPR M. Zainal Fatah, Rabu, 17 Februari lalu. Pembahasan Rakorbangwil ini terkait Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air. 

Saat memberikan kata pengantar pada kegiatan tersebut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi  kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah.  

Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis Prioritas dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama. 

“Kegiatan ini memiliki urgensi dalam hal Prioritas Kawasan, Sinkronisasi Program, dan Komitmen bersama antar Kementerian/ Lembaga  (K/L) terkait. Hasil Rakorbangwil ini sebagai bahan untuk pembahasan Konsultasi Regional nanti,” tutur Hadi. 

Rakorbangwil dilaksanakan pada 17-23 Februari 2021 dengan metode hybrid dan online  yang melibatkan 15 (K/L). Pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.   

“Pembahasan yang dilakukan terkait Ketahanan SDA dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR yakni Ditjen SDA,” jelas Hadi. Terkait Ketahanan SDA menurut Hadi memiliki beberapa tantangan seperti masalah ancaman kelangkaan air. Menurutnya kelangkaan air di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan meningkat hingga tahun 2030. Proporsi wilayah krisis air akan meningkat dari 6,0 persen pada tahun 2020 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045. Kualitas air juga diperkirakan menurun secara signifikan. 

Tantangan lainnya adalah masalah ketahanan pangan. Menghadapi tantangan terkait pangan ini pemerintah melalui RPJMN telah mencanangkan food estate di Kalimatan Timur dan Sumatera Utara yang menjadi sentra produksi pangan nasional. 

Hadi juga menjelaskan mengenai target output Kementerian PUPR 2020-2024 terutama bidang SDA yakni 58,5 m3/kapita/tahun untuk Peningkatan Kapasitas Daya Tampung, 61 Unit Bendungan, 500 Unit Pembangunan Embung, 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi,  2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi, 50 m3/detik Ketersediaan Air Baku, dan 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai. 

Kegiatan Rakorbangwil sesi pagi dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Tris Raditian dan menghadirkan beberapa narasumber seperti Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Rahmanto. Ia menjelaskan mengenai Rancangan Kegiatan Strategis Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022. 

Menurutnya berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, meningkatnya pemantapan ketahanan pangan. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan kestersediaan beras sebesar 39, 2 juta ton pada 2020 yang kemudian terus meningkat hingga mencapai 46,8 juta ton pada 2024. Kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Tujuan ketiga yakni reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Narasumber lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Marrahma. Ia mengatakan bahwa sasaran pengembangan Kemenhan 2020 – 2024 adalah peningkatan ketahanan nirmiliter atau pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata. Pada kesempatan itu ia juga memaparkan mengenai kawasan food estate. Menurutnya  kawasan  tersebut memerlukan dukungan infrastruktur sektor PUPR seperti jalan utama, jalan akses dan jalan penghubung. Selain itu diperlukan perumahan untuk pekerja, embung pertanian, dan saluran irigasi. 

Kemudian Sekretaris Ditjen SDA Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu yang menjadi narasumber ketiga, menerangkan bahwa target utama Ditjen SDA 2020-2024 yakni penyelesaian sisa target 46 bendungan, pembangunan 11 bendungan baru, revitalisasi 15 danau prioritas, dan penanganan situ-situ terutama di Pulau Jawa. 

Target utama lainnya adalah penyediaan air baku diantaranya  peningkatan kapasitas air baku sebesar 50 m3/dt, penyediaan air baku dan air bersih di pulau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan penyediaan sarana prasarana antisipasi kekeringan.  Irigasi dan Rawa juga menjadi target utama Ditjen SDA  seperti pembangunan  jaringan irigasi padi dan non padi seluas 500 ribu ha.  Target utama selanjutnya adalah berupa pengendalian daya rusak air seperti pengendalian banjir 1.971 km dan pembangunan pengaman pantai 129 km. Target yang terakhir yakni pengendalian Lumpur Sidoarjo  dengan peningkatan tanggul sepanjang 10 km.  

Pada sesi siang, dibahas secara mendetail program-program yang terkait K / L. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan. Turut hadir dalam pertemuan virtual ini adalah Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Ditjen SDA, Niken Puspitasari. Selain itu dihadiri Kasubdit Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pertanian, Emir Kartarajasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Marrahma. (Hen / infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: