Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya).
Selain itu kebijakan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Demikian disampaikanya saat membuka Kick Off atau Pembukaan Konsultasi Regional penyusunan progam 2019 di Semarang, (12/2).
Sehubungan dengan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 tersebut, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah agar mempertajam program kerja dengan beberapa target prioritas tahun 2019.
Dalam menyusun program, Basuki menegaskan mengenai 3 pokok kebijakan belanja infrastruktur 2019. Tiga pokok kebijakan tersebut pertama, besaran belanja barang operasional sama dengan realisasi tahun 2017 atau pagu 2018 apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman belanja barang yang akan diserahkan atau hibahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.
“Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak (tidak terawat,red) di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional,” tegas Basuki.
Memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun politik, Basuki meminta kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik praktis dengan tetap menjalankan pekerjaan sesuai aturan, mengutamakan keselamatan dan kualitas dalam bekerja, kompak dan bekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan, mengutamakan kejujuran profesional, memanfaatkan hasil penelitian untuk solusi teknologi, dan siaga bencana.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan beberapa pejabat, salah satunya Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Saat itu Lana menyatakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah adanya disparitas atau kesenjangan ekonomi dan sosial antardaerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tahun 2016, struktur perekonomian Indonesia secara spasial, masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Presentase ini berbeda jauh dengan pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Pulau Papua dan Maluku yang rata-rata kontribusi PDRBnya hanya 7,4% serta Pulau Sulawesi 7,42%.
Untuk mengatasi hal itu, menurut Lana Kementerian PUPR memfokuskan pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Kemudian juga percepatan pertumbuhan di wilayah pengembangan strategis.
Lana juga menyebutkan bahwa pengembangan wilayah tersebut dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun konektivitas, penyediaan penampung air baku, irigasi, penyediaan infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.
Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah ini menurutnya mendukung pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, perbatasan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Pulau Kecil Terluar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Eknomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
“Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program untuk pelaksanaan program. Dukungan infrastruktur PUPR sangat diperlukan untuk konektivitas multi moda sepert bandara, kereta api dan sebagainya,” ujar Lana.
Terkait penyusunan program 2019 menurut Lana, tantangan BPIW adalah memilih dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat terbatasnya anggaran yang ada. Meski demikian, pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan BPIW menurutnya sudah sesuai dengan yang disarankan Bappenas, yakni pendekatan pembangunan holistik, integratif, tematik, dan spasial.
Selain Lana, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana juga menjadi pembicara pada kegiatan tersebut. Pada acara ini, wawan memaparkan mengenai Potensi Korupsi Sektor Konstruksi. Kemudian Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Wismana Adi Suryabrata memaparkan mengenai Arah, Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran dari Direktorat Jenderal Aggaran Kemenkeu, Made Arya Wijaya menyajikan materi terkait Pokok-Pokok Kebijakan Penganggaran Tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. Sesi paparan ini dimoderatori Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Adang Saf Ahmad. Kegiatan yang diikuti ratusan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari pemerintah pusat dan daerah ini juga dihadiri Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono. Hen/ris/ind/ infobpiw
