Program Infrastruktur terkait Konektivitas Ditajamkan di Rakorbangwil Bidang PUPR
Layanan Informasi BPIW     |     20 Feb 2021     |     09:02     |     46
Program Infrastruktur terkait Konektivitas Ditajamkan di Rakorbangwil Bidang PUPR
Foto Program Infrastruktur terkait Konektivitas Ditajamkan di Rakorbangwil Bidang PUPR

Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang digelar Jumat, 19 Februari telah memasuki hari ketiga. Pada rapat yang dilakukan secara online membahas tentang program infrastruktur konektivitas. Pembahasan program infrastruktur melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian. 

 

Saat memberikan pengantar kegiatan tersebut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan BPIW telah melakukan koordinasi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Koordinasi juga telah dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pelaksanaan Rakorbangwil ini menurutnya lebih menajamkan program-program infrastruktur yang sudah dikoordinasikan tersebut. “Hasil dari Rakorbangwil ini menjadi bahan dan masukan untuk pelaksanaan Konsultasi Regional  nanti,” ucap Hadi. 

 

Lebih lanjut Hadi mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 23/2020 tentang Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 terdapat empat strategi peningkatan konektivitas jalan nasional yakni berupa preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, penataan jalan nasional di kawasan perkotaan, dan pemenuhan gap funding melalui skema pembiayaan alternatif seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  

 

Ia juga mengatakan ada beberapa target output Kementerian PUPR 2020-2024 yakni 2.500 Km Pembangunan Jalan Tol sepanjang 2.500 Km, 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru, 38.328 m Pembangunan Jembatan, dan 31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass.  

 

Pada Sesi pagi, Rakorbangwil dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan dan diisi dengan paparan dari narasumber yakni Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito. Ia berbicara mengenai Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perwilayahan Industri. 

 

Menurutnya sinergi pembangunan infrastruktur wilayah dan perwilayahan industri dapat mendorong pengembangan wilayah melalui optimalisasi dukungan infrastruktur wilayah pendukung industri seperti jalan, air baku, dan perumahan pekerja.

 

Dijelaskannya dalam Rencana Pembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat 27 Kawasan Industri (KI) di Indonesia, yakni 14 KI di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 1 di Pulau Madura, 1 di Pulau Jawa, 3 di Pulau Sulawesi dan Maluku, 1 di Pulau Papua, dan 1 di Nusa Tenggara Barat. 

 

Sesditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Marta Hardisarwono menyatakan ada beberapa program prioritas sub sektor perhubungan darat seperti pembangunan simpul transportasi darat dan penyelenggaraan pelayanan angkutan transportasi darat. Selain itu ada program pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat. 

 

Dukungan infrastruktur PUPR terhadap program sektor transportasi darat menurutnya adalah dukungan berupa jalan akses dari dan menuju simpul transportasi darat serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan pada koridor-koridor perintis. 

 

Dukungan infrastruktur PUPR lainnya yaitu  penyediaan prioritas bagi angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Terkait penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat, maka dukungan infrastruktur PUPR berupa koordinasi dan sinkronisasi rencana pemelihataan jalan dan rencana pemasangan perlengkapan jalan. “Dukungan infrastruktur PUPR yang tidak kalah penting adalah  sinergi penyediaan jalan yang berkeselamatan,” tuturnya.

 

Pembicara dari Kementerian Perhubungan lainnya, yakni Plt. Kasi Perencanaan Teknik Fasilitas Pelabuhan Tony .D.  menyatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) perhubungan laut difokuskan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berupa program pembangunan pelabuhan ataupun terminal antara lain Pelabuhan Labuan Bajo – Wae Kelambu (NTT) – mendukung KSPN Labuan Bajo, Pelabuhan Likupang – mendukung KSPN Likupang, dan Pelabuhan Gilimas (NTB) – mendukung KSPN Mandalika

 

Dikatakannya juga bahwa kegiatan prioritas nasional perhubungan laut Tahun Anggaran 2022, salah satu dianyaranya adalah  Pembangunan Pelabuhan Patimban (Tahap I dan II) untuk mendukung Kawasan Industri Subang.

 

Dirjen Bina Marga  Kementerian PUPR  Hendy Rahadian turut memberikan paparannya.  Menurut Hendy ada beberapa fokus penanganan jalan pada Tahun Anggaran 2022 yakni committed project, konektivitas jarak tempuh 2,09 jam/100 km (target 1,9), aksesibilitas 84,6% (target 87,9%), rating kondisi jalan di angka 2,61 (target 2,5), dan rating keselamatan di angka  2, 95 (target 2,82). 

 

Sedangkan target kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 yakni 47.017 Km (Pemeliharaan  Jalan Nasional), 15.248 Km (Peningkatan Jalan Nasional), 510.366 m (Jembatan Terpelihara), 27.089 m (Jembatan Dibangun), dan 20.469 m (Fly Over dan Underpass Dibangun). Selain itu ada 947 Km (Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi), 1.744 Km (Jalan Nasional Baru), dan 500 Km (Dukungan Jalan Daerah). 

 

Sesi siang cerdas dengan pembahasan detail program-program Kementerian / Lembaga terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan. Turut hadir dalam pertemuan virtual yang diikuti 100 peserta ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Miftachul Munir, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, dan Plt. Program Kasubag Setdijen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Windi Susilawati. (Hen / infobpiw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: