BPIW Kementerian PUPR memastikan perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan ditujukan untuk meningkatkan kualitas, akses infrastruktur serta pemerataan pelayanan dasar melalui wilayah sebagai basis pembangunan.
Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Hadi Sucahyono saat paparan "Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR" dalam Rapat Kerja Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas di Bogor, Jawa Barat, (19-20/2).
Dalam rapat kerja yang dipimpin Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, J. Rizal Primana ini, Hadi menjelaskan, BPIW memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur PUPR di tanah air, yakni BPIW memiliki tugas menyusun perencanaan dan program, seperti menyusun Master Plan/Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu. "Adapun teknis pembangunan fisik dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR," terangnya.
Hadi mengatakan, BPIW berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas. "Seperti menyelesaikan 10 KSPN Prioritas, 10 kawasan metropolitan, food estate, serta dukungan terhadap kawasan tematik lainnya KI (Kawasan Industri,-red), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus,-), kota baru, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan lainnya," papar Hadi.
Untuk upaya pemulihan terhadap dampak Pandemi Covid-19, Hadi menjelaskan, Kementerian PUPR, salah satunya melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk membuka kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sebelum mengakhiri paparan, Hadi menuturkan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, BPIW senantiasa melakukan peningkatan kemitraan, sinergi dan kolaborasi. "Baik di lingkungan Kementerian PUPR sendiri, maupun dengan kementerian/kembaga terkait, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat," tegasnya.(ris/infoBPIW)
