PKE Tahun 2022, Kementerian PUPR Prioritaskan pada 17 Lokus

Layanan Informasi BPIW     |     14 Nov 2022     |     03:11     |     89
PKE Tahun 2022, Kementerian PUPR Prioritaskan pada 17 Lokus
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra (kanan) menyampaikan sambutan dan membuka Rapat Koordinasi Integrasi Program PUPR pada 17 Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun 2022 di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu, 9 November 2022

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan intervensi infrastruktur PUPR pada 17 lokus prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan stunting pada tahun 2022. Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan sambutan dan membuka "Rapat Koordinasi Integrasi Program PUPR pada 17 Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun 2022" di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu, 9 November 2022.

Arief mengatakan, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat tiga tugas yakni, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Kemudian, memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem,” terangnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, Pemerintah Pusat dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melakukan 3 strategi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman. 

Target PKE dilakukan beberapa tahap, yakni implementasi tahap I pada Juli-Desember tahun 2021 terhadap 35 kab/kota di 7 provinsi, tahap II pada tahun 2022 terhadap 212 kab/kota di 25 provinsi. Untuk implementasi tahap III pada tahun 2023-2024 terhadap 514 kab/kota di 34 provinsi, sehingga tahun 2024 diharapkan 0% kemiskinan ekstrem.

Arief mengatakan, berdasarkan penajaman melalui survei verifikasi, serta validasi oleh BPIW Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk tahap 1 (satu) tahun 2022 didapatkan 61 lokus prioritas yang akan dilakukan intervensi RTLH. Dari 61 lokus dipilih 17 lokus yang diintegrasikan dengan program IBM Cipta Karya TA 2022.

Ia berharap, pada lokus-lokus Integrasi Kementerian PUPR dapat dilakukan konvergensi program dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, mulai dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lainnya. Selain itu, latihan keterampilan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pada kegiatan Rakor tersebut, digelar juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kementerian PUPR dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait pemanfaatan hasil pendataan keluarga dan dukungan verifikasi dan validasi bersama untuk penentuan lokus prioritas penanganan infrastruktur PUPR dalam rangka PKE dan stunting. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dari Kementerian PUPR diwakili Kepala BPIW dan BKKBN diwakili Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso.

Kemudian pada sesi paparan yang dimoderatori, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Hari Suko Setiono dengan menghadirkan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta, Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto, serta Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan, Mitha Hasti Suryani. Selain itu turut hadir sebagai penanggap Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Rakor ini diakhiri sesi “Monitoring Progres Penanganan Terintegrasi pada 17 Lokus PKE Tahun 2022” yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Melva Eryani menghadirkan penanggap yaitu Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Bappeda Kabupaten Asahan, Bappeda Kota Palembang, Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan, Bappeda Kabupaten Indramayu, Bappeda Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Wonosobo, Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara, Bappeda Kota Tual dan Bappeda Kabupaten Jeneponto. Kegiatan ini merupakan awal dari sinergi PKE dan stunting antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah yang akan diikuti dengan sinergi dari K/L lain. Diharapkan dengan adanya rakor ini meningkatkan kolaborasi dan integrasi program pada lokus-lokus prioritas tahun mendatang. (Ris/Cid/Tiara)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: