BPIW Kementerian PUPR pada Rabu, 24 November 2021, melakukan rapat Pemaparan Hasil Penajaman Kawasan Prioritas yang merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Rapat tersebut merupakan persiapan pelaksanaan Rakorbangwil yang direncanakan Desember mendatang.
Saat memimpin rapat tersebut Kepala BPIW Rachman Arief mengatakan bahwa rencana Rakorbangwil tersebut sudah dibicarakan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan usulan-usulan program kawasan strategis nasional dari hasil kajian BPIW, nantinya akan dibicarakan dengan kementerian yang mengurusi perencanaan pembangunan nasional tersebut.
Tidak hanya itu, BPIW juga akan melakukan koordinasi dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Setelahnya akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menajamkan program-program infrastruktur.
“Dengan langkah yang akan dilakukan itu menunjukkan bahwa BPIW memposisikan diri sebagai integrator pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR,” ucapnya. Ia juga berharap bahwa rapat yang dilakukan itu dapat menghasilkan kawasan-kawasan prioritas yang akan didukung infrastruktur PUPR.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan menjelaskan bahwa kawasan-kawasan prioritas yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai populasi bagi BPIW dalam menyiapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan infrastruktur PUPR pada tahun anggaran 2023.
“Ada 249 kawasan prioritas yang terkait infrastruktur PUPR, dan ini yang benar-benar membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR dan ada juga kawasan-kawasan yang memang dukungannya bersama K/L lain. Hal itu penting untuk kita komunikasikan dengan Bappenas dan juga K/L lain,”tuturnya.
Lebih lanjut ia menyatakan ada tiga kriteria utama yang digunakan BPIW untuk memilih kawasan-kawasan yang diprioritaskan mendapat dukungan infrastruktur PUPR. Kriteria pertama adalah Fokus Kawasan. Pada kriteria ini menurutnya BPIW fokus pada dukungan infrastruktur PUPR pada kawasan-kawasan dalam rangka menuntaskan program RPJMN dan kawasan yang dipilih berada di koridor pertumbuhan/ pemerataan.
Kriteria yang kedua adalah Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan. Menurut Benny kriteria ini terdiri dari Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (pertumbuhan tinggi, prioritas tinggi), dan Pertumbuhan Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan (pertumbuhan tinggi, prioritas tinggi). Selain itu ada Pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Pertumbuhan rendah, prioritas tinggi) dan Pertumbuhan Sektor Transportasi Pergudangan (Pertumbuhan tinggi, prioritas tinggi).
Sedangkan kriteria yang ketiga adalah Aspek Dukungan Daerah yakni berupa Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) tinggi dan prioritas tinggi). Dengan menggunakan kategori ini menurut Benny diasumsikan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di daerah. Kemudian ada dua kriteria yang tidak dihitung dalam model namun diusulkan pusat-pusat antara lain Aspek Kebijakan seperti Direktif Presiden, Direktif Menteri, dan Multi Years Contract. Selain itu ada kriteria Isu Spesial seperti Aspirasi DPR, Inpres/Perpres, dan Kajian BPIW.
Rapat tersebut dilanjutkan dengan paparan masing-masing Kepala Pusat yang diawali paparan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. Ia memaparkan mengenai Rekomendasi Kawasan Prioritas dan Program Tahun Anggaran 2023 untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Paparan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono. Ia juga memaparkan mengenai Rekomendasi Kawasan Prioritas dan Program Tahun Anggaran 2023 untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono memaparkan Rekomendasi Kawasan Prioritas untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini diikuti juga Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Pejabat Administrator, Koordinator, dan Subkoordinator di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)
