BPIW Gelar Rapat Hasil Kunjungan Lapangan di 20 Kabupaten terkait Dukungan Infrastruktur Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Layanan Informasi BPIW     |     19 Nov 2021     |     02:11     |     40
BPIW Gelar Rapat Hasil Kunjungan Lapangan di 20 Kabupaten terkait Dukungan Infrastruktur Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Foto BPIW Gelar Rapat Hasil Kunjungan Lapangan di 20 Kabupaten terkait Dukungan Infrastruktur Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian PUPR melalui kolaborasi tiga unit organisasi (unor) yakni BPIW, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan melakukan kunjungan lapangan atau survei  pada 9 hingga 14 November lalu. Survei dilakukan di 20 kabupaten yang berada di enam provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat,  Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kunjungan lapangan itu dilakukan dalam rangka meninjau wilayah yang termasuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Guna membahas hasil dari lapangan tersebut dilakukan rapat di kantor BPIW, Jakarta Selatan, 17 November 2021. 

Saat memimpin rapat tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan survei itu bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem terutama di desa-desa prioritas miskin ekstrem yang memerlukan dukungan infrastruktur PUPR. 

“Kita melakukan survei untuk mengetahui kondisi yang ada dilapangan. Dua puluh kabupaten tersebut diprioritaskan, karena kondisi kemiskinan yang ekstrem dan merupakan arahan dari Bapak Menteri PUPR,” ucap Rachman. 

Rapat tersebut diisi dengan paparan masing-masing tim. Ada enam tim yang secara serentak melakukan survei pada saat itu. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono yang memimpin Tim I memaparkan hasil survei di Provinsi Sumatera Utara terutama di Kabupaten Nias Utara, Selatan, dan Barat. 

Menurut Hari Suko, dari kunjungan ke Kabupaten Nias Utara ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya adalah bahwa kabupaten tersebut mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi yakni mencapai 25,07 persen dan  jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai  10,19 persen. Selain itu rumah-rumah di desa/kecamatan prioritas penanganan cenderung tersebar dan usulan desa prioritas perlu diverifikasi untuk penanganan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti Sanimas dan Pamsimas tepat sasaran. 

“Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nias Utara memiliki masalah terkait ketersediaan infrastruktur air dan sanitasi. Untuk itu, perlu koordinasi dan integrasi pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan, serta komitmen daerah untuk menjamin operasi dan pemeliharaan fasilitas yang ada,” ungkapnya. 

Ia juga menilai aksesibilitas antara Nias Utara dengan Nias Barat pada umumnya belum terhubung dengan baik serta aksesibilitas antar pusat-pusat permukiman umumnya melalui sungai, perlu didukung program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) khususnya infrastruktur jalan dan jembatan serta pengembangan Jalan Trans Nias yang menghubungkan pusat-pusat permukiman Nias Barat dan Nias Utara.

Sedangkan Kabupaten Nias Barat menurutnya, mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi 25,69 persen, dan presentase itu juga  jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 10,19 persen. Kemudian, dari total 17 ribu rumah di Kabupaten Nias Barat terdapat sekitar 7.000 unit yang merupakan RTLH.  Tim ini juga mengusulkan penanganan RTLH sebanyak 2.968 unit pada 25 desa prioritas. Selanjutnya ada 14 desa prioritas merupakan desa rawan air, sehingga membutuhkan pengembangan jaringan air bersih yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Dari hasil survei ke  Kabupaten Nias Selatan menurut Hari Suko tim nya merekomendasikan dukungan pengentasan kawasan kumuh, mengingat kawasan kumuh di daerah ini lebih dari 15 Ha yang berada di tiga desa yaitu Desa Hiliserangkai Kec. Idanotae, Desa Hiliamaetaluo Kec. Toma, dan Desa Hilindraso Raya Kec. Toma. Tim 1 ini juga menyimpulkan bahwa untuk peningkatan dalam sektor pariwisata, diperlukan dukungan Penataan Kawasan Lompat Batu di Desa Batumataluwo.

Paparan selanjutnya disampaikan Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Mitha Hasti Suryani yang mewakili Tim 2. Ia memaparkan hasil survei ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.  Menurutnya Berdasarkan data Dinas PKP Kab. Mentawai terdapat 9.130 RTLH (2014) dan 2.390 unit telah tertangani dan 6.740 unit belum tertangani. Berdasarkan Data E-RTLH terdapat total 5.384 RTLH yang mana 3.436 unit RTLH belum tertangani dan 1.948 unit yang sudah tertangani serta usulan 350 unit BSPS di Tahun 2021 untuk penanganan miskim ekstrem.

Menurut Mitha, tim nya menilai ada tantangan dan kendala penanganan permukiman ekstrem diantaranya harga material bangunan di Kab.Kepulauan Mentawai sekitar 3-4x lipat dari Kota Padang akibat biaya transportasi, kesulitan akses transportasi baik darat maupun laut dan jalur stok material yang terbatas. Selain itu menurutnya akses air minum, sanitasi dan persampahan yang terbatas.

 

Tim 3 yang dipimpin Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infastruktur Permukiman Ditjen CIpta Karya Pandu Gunadi menangani masalah miskin ekstrem di Kab. Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu terutama di Pulau Enggano. Tim ini rencananya akan melaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 30 November s.d 3 Desember 2021. Sulitnya aksesibilitas ke Pulau Enggano membuat perlunya melakukan perencanaan survei yang matang sebelum ke lokasi.

 

Berdasarkan penelusuran tim hasil dari koordinasi dan pengumpulan data sekunder, isu strategis Pulau Enggano meliputi: Pertama, isu ketimpangan pembangunan Pulau Enggano dengan Kawasan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ketimpangan tersebut ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya IPM Pulau Enggano. 

 

Isu kedua, ketergantungan terhadap sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Pulau Enggano adalah wisata alam dan wisata berburu. Wisata berburu dapat dilakukan di Taman Buru Gunung Nanua. Harta karun Enggano terletak diwilayah perairan Tanjung Laksaha dan Teluk Berhau. Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap dampak COVID-19 berjalan lambat disebabkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan pariwisata yang cenderung mati selama pandemi, sehingga perlu adanya peningkatan pengembangan sektor yang lainnya selain sektor pariwisata.

 

Isu ketiga adalah adanya resiko kebencanaan tsunami, gempa bumi, dan banjir rob. Letak Pulau Enggano yang berada di area Samudera Hindia menjadikannya rawan akan beberapa bencana diantaranya tsunami, gempa bumi, dan banjir rob. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam bidang keinfrastrukturan PUPR diantaranya penguatan struktur hunian dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman, pembuatan bangunan penahan/pemecah ombak untuk mengurangi resiko banjir rob atau hantaman ombak di pantai, serta penguatan struktur infrastruktur aksesibilitas dan penyediaan sumber daya air agar tahan dari ancaman kebencanaan. 

 

Paparan dilanjutkan oleh Tim 4 yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW Kuswardono. Survei tim ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat yakni di Kab. Kuningan, Kab. Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, dan Kab. Cianjur. Dari survei itu didapat ada tujuh desa yang diusulkan untuk program BSPS. Sebanyak 1.011 unit RTLH siap diusulkan untuk  program tersebut. Ketujuh desa tersebut adalah, Paninggaran, Kalimanggis Wetan, Kertawarna, Pangalengan,  Anjatan Baru, Kedungjeruk, dan Girijaya. 

 

Tim ini juga melakukan peta survei Rutilahu Desa Kedungjeruk Karawang, Rutilahu Desa Pangalengan Bandung, Rutilahu Desa Karanganyar Indramayu, serta Rutilahu Desa Kalimanggis Wetan, Kertawarna, dan Paninggaran Kabupaten Kuningan.

 

Tim 5 yang dipimpin Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman DItjen Cipta Karya Johannes Wahju Kusumosusanto melakukan survei ke Provinsi Jawa Tengah dan kunjungan lapangan tersebut dilakukan ke Kab. Banjarnegara, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, Kab. Pemalang, dan Kab. Banyumas. Beberapa hasil dari kunjungan tersebut yakni Kebutuhan RTLH berdasarkan verifikasi Pemda ditemukan 935 unit rumah yang membutuhkan fasilitasi RSLH di Kab. Pemalang. 

 

Kemudian, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur yang ada di lokasi miskin ekstrem yaitu perumahan, sanitasi, sarana air bersih, akses ekonomi, pengaman permukiman di Kab. Banjarnegara. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, tim ini menemukan beberapa hal, salah satunya adalah daerah miskin berada di sisi Utara Kabupaten Kebumen (Pegunungan), karena kurangnya akses terhadap peningkatan ekonomi

 

Paparan berikutnya dari Tim 6. Tim yang dipimpin Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan K.MA Arsyad ini melakukan kunjungan lapangan ke Jawa Timur yakni Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan. Kab Sumenep, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Probolinggo. Selain memberikan usulan program untuk penanggulangan miskin ekstrem, tim ini juga melakukan dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal yang sama juga dilakukan tim-tim lain. 

 

Pada akhir acara Kepala BPIW Rachman Arief menyampaikan bahwa agenda terdekat dalam 1,5 bulan ini fokus pada verifikasi dan validasi data/informasi untuk dukungan infrastruktur PUPR di kawasan-kawasan yang telah dilakukan survei. Untuk RTLH yang bisa ditangani dengan cara reguler agar bisa segera dieksekusi, sedangkan yang perlu penanganan khusus, karena melihat aspek kemampuan finansial dari masyarakat maupun kendala administratif akan dibahas dan dimintakan arahan kepada Menteri PUPR. (Hen/infobpiw)

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: