Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan membuat perencanaan infrastruktur sektor PUPR lebih komprehensif, dengan memasukkan aspek analisa daya dukung seperti daya dukung tanah atau aspek geologi.
Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan hal itu penting dilakukan mengingat bencana alam yang terjadi Palu, Sulawesi Tengah, di mana selain gempa dan tsunami, terjadi juga likuifaksi atau tanah bergerak.
“Kita menyadari bahwa ketika kita mengandalkan perencanaan yang ada misalkan dari RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kajian mengenai kandungan tanah atau kandungan geologinya masih kurang. Jadi ini catatan buat kita terkait perencanaan infrastruktur di bidang mitigasi,” ujarnya saat memberikan pandangannya pada Sharing Knowledge Management, di Jakarta, Jumat (19/10).
Ketika perencanaan telah selesai dibuat BPIW, maka aspek lain yang penting adalah mensosialisasikan hasil dari perencanaan tersebut baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat. “Sosialisasi itu untuk menjaga agar tidak terjadi informasi yang simpang siur yang dapat membuat panik masyarakat. Selain itu juga untuk menjaga koordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ucap Hadi.
“BPIW itu bisa terlibat di mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Sebelum terjadinya bencana, kita sudah harus siap dengan perencanaan pembangunan infrastruktur sektor PUPR yang sesuai dengan kondisi daerah setempat,” tutur Hadi.
Saat ini BPIW telah menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk pasca gempa di Palu-Donggala. Untuk itu terdapat beberapa lokasi yang layak menjadi tempat relokasi hunian, seperti di kawasan Duyu, Tondo, dan Pembeda. Kajian tersebut menunggu hasil penelitian lebih detail kondisi tanah dan kondisi geologi oleh Badan Geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terutama Badan Geologi.
Selain dengan kementerian/lembaga tersebut BPIW juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terutama Ditjen Tata Ruang, dan pemerintah daerah setempat.
Tampil sebagai narasumber dalam acara tersebut yakni Kepala Dinas ESDM Pemprov Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan. Menurut Yanmart ada dua hal yang sangat pasca bencana, yakni koordinasi dan data.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dengan kementerian/lembaga sangat penting agar penanganan pasca bencana dapat efektif dan efisien. “Akurasi data juga sangat penting, sehingga tidak ada simpang siur, misalnya mengenai jumlah pengungsi,” kata Yanmart.
Pada kesempatan itu ia juga mengaparesiasi penanganan yang dilakukan Kementerian PUPR khususnya BPIW. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merasa yakin penanganan pasca bencana akan berjalan dengan baik. “Pak Gubernur sangat yakin dengan pola kerja yang ditetapkan Kementeian PUPR didalam penanganan bencana, baik saat tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkap Yanmart.
Diskusi ini juga menghadirkan narasumber dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung ( ITB), Achmad Fajar Hendarman. Ia menerangkan mengenai inti utama dari knowledge management yakni mengelola pengetahuan yang digunakan untuk memgambil keputusan supaya nantinya ada kebijakan yang tepat dan efisien serta baik untuk semua.
“Dengan pengetahuan yang ada kita dapat berinovasi. Salah satu peran pengetahun bagi organisasi adalah aset (intangible) organisasi, aset masa kini dan masa depan organisasi,” ucapnya lagi.
Saat memberikan laporannya, Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, Tranggono menyatakan kegiatan yang diselenggarakan unit kerjanya ini untuk sharing informasi yang dapat berguna terutama bagi seluruh pimpinan dan staf di lingkungan BPIW. Saat ini menurutnya BPIW telah menerapkan knowledge managemen tersebut. (Hen/infobpiw)
