Dalam pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan Timur Leste, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2018 melakukan program pengembangan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya, antara lain, bidang Sumber Daya Air terdapat pembangunan jaringan perpipaan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) untuk kawasan pulau terluar kawasan Nauru Kec. Kisar serta pembangunan embung serbaguna Batumeaw II Pulau Leti.
“Kemudian bidang Cipta Karya ada pembangunan SPAM untuk kawasan rawan air di kawasan Tiakur, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Ahanari, Pamsimas Desa Analutur dan lainnya,” ungkap Hadi saat memaparkan "Pembangunan Infrastruktur PUPR untuk Pengembangan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste," di Kantor Dewan Pertahanan Nasional, Jakarta, Selasa (16/10).
Ia menambahkan, untuk sektor Penyediaan Perumahan, ada bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Ahanari, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Analutur, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Empalwas dan lainnya.
Sementara di Kabupaten Alor pada tahun 2018, lanjut Hadi, bidang Sumber Daya Air ada pembangunan sarana dan prasarana air tanah untuk air baku. Kemudian bidang Bina Marga ada preservasi pemeliharaan rutin jalan dalam Kota Kalabahi-Taramana (Pulau Alor), preservasi pemeliharaan rutin Jalan Taramana-Maritaing, preservasi rekonstruksi jalan Baranusa-Kabir dan lainnya.
Adapun bidang Cipta Karya ada pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah Kec.Pantar Tengah, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah Kecamatan Alor Barat Laut dan lainya.
Kemudian di bidang Penyediaan Perumahan, ada pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Adang Buom, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Air Kenari, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Binongko, bantuan stimulan perumahan swadaya Desa Fanating dan lainnya..
“Kementerian PUPR mendukung pengembangan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Nasional, Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melalui pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air, Jalan, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan secara terpadu," ungkapnya.
Selain mendukung pengembangan kawasan itu, Hadi menjelaskan, Kementerian PUPR pada 2015-2019 melakukan dukungan infrastruktur pada kawasan prioritas nasional yang meliputi, 12 Kawasan Metropolitan, 13 Kota Baru, 20 Kawasan Industri (KI) dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 40 Kawasan Perdesaan Strategis Nasional (KPPN) serta 18 Provinsi Lumbung Pangan serta Konektivitas Multimoda," jelasnya.
Hadi juga memaparkan, saat ini Kementerian PUPR telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN), yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Aruk, PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin serta PLBN Skouw.
"Selain membangun PLBN, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan di sekitar PLBN, agar menjadi daya tarik warga negara tetangga untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia," terangnya.
Menurut Hadi, untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar memang memerlukan peran anggaran selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Seperti peran anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,-red), investasi swasta, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lainnya," pungkas Hadi.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jenderal TNI Doni Monardo. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Keimigrasian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi V DPR RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Dalam Negeri. (ris/infoBPIW)
