Sejumlah isu strategis infrastruktur di Pulau Kalimantan antara lain, dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas Tanah Kuning dan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Berau dan KPPN Kutai Timur.
Ada juga dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Metropolitan Sambo Tenggarong, Kawasan Metropolitan Banjarbakula, kawasan dan konektivitas Kawasan Industri (KI) Batulicin dan Kawasan KI Jorong.
Kemudian ada isu strategis infrastruktur peningkatan konektivitas dari Palangkaraya menuju Batas Provinsi Kalimantan Barat, dukungan terhadap kawasan lumbung pangan, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang dan PLBN Jasa, pengembangan KI Mandor, dan peningkatan konektivitas KI Ketapang.
Sejumlah isu strategis tersebut terungkap dalam Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan untuk Pulau yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.
Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Kepulauan Maluku dan Pulau Papua yang digelar BPIW Kementerian PUPR di Kota Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan, sinkronisasi program dilakukan guna terciptanya keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain dalam melakukan pengembangan infrastruktur.
"Sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR di Pulau Kalimantan," jelasnya.
Menurutnya, Penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan mengacu pada tema RPJMN IV 2020-2024, yakni “Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”.
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menjelaskan, tujuan digelarnya kegiatan tersebut untuk konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah daerah bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.
"Kemudian tujuan yang kedua adalah sinkronisasi dengan cara mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)," terang Iwan.
Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada bulan September dan Oktober ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya dilaksanakan di Kota Balikpapan, Manokwari, Palu dan Solo.(ris/infoBPIW)
