Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Jawa dan Bali meliputi, penyelesaian pembangunan Asian Highway Network, mengurangi disparitas wilayah selatan dan utara Jawa-Bali, penanggulangan krisis air, penyelesaian proyek strategis nasional, merespon Tren Urbanisasi, dan pengurangan resiko atau mitigasi bencana di Pulau Jawa-Bali.
Untuk program pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 yakni, penataan kawasan wisata religi dudan Kota Magelang, pembangunan Jalan Malangsari menuju Kendenglembu di Kabupaten Banyuwangi, dan pembangunan rumah susun untuk mendukung kegiatan di Kawasan Industri (KI) Kendal.
Adapun indikasi program pembangunan infrastruktur pada tahun 2021-2023 untuk Pulau Jawa diantaranya pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap, Pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Tasikmalaya–Banjar dan pembangunan rumah susun pekerja di Kota Semarang.
Demikian sejumlah isu strategis tersebut terungkap dalam Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Pulau Jawa dan Bali yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Solo, Jawa, beberapa waktu lalu.
“Sinkronisasi program perlu dilakukan untuk terciptanya keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain,” papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
Menurutnya, sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR.
Penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan mengacu pada tema RPJMN IV 2020-2024, yakni “Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut untuk konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah daerah bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.
Kemudian tujuan yang kedua adalah sinkronisasi dengan cara mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada bulan September dan Oktober ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya dilaksanakan di Solo, Manokwari, Palu dan Balikpapan.(ris/infoBPIW)
