Kementerian PUPR sangat berkepentingan bekerja sama dengan asosiasi perencana seperti Ikatan Ahli Perencana (IAP) untuk mendapatkan program pembangunan yang efektif dan optimal, terutama yang berkeadilan. “Berkeadilan, tidak hanya untuk menyeimbangkan disparitas pembangunan wilayah di Indonesia, tapi untuk lebih mencapai keadilan sosial bagi masyarakat,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat berbicara pada Talkshow menyambut Ulang Tahun 1AP ke-50 melalui video conference, Sabtu, 17 April 2021.
Kepala BPIW Hadi Sucahyono menambahkan perencana profesional di Kementerian PUPR sangat berperan penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Perencana profesional ini tidak hanya bidang spatial planning, tapi juga dalam perencanaan, pemrograman dan juga desain untuk membangun infrastruktur.
Saat ini menurut Hadi ada 512 orang planner atau perencana di Kementerian PUPR. Dari jumlah tersebut 78 orang berada di BPIW dengan strata pendidikan S3 sebanyak tiga orang, S2 sebanyak 38 orang dan S1 sebanyak 37 orang. Puluhan planner ini juga telah menghasilkan beberapa produk kajian di BPIW.
Sejak 2015, BPIW dipercaya sebagai sentral programming di Kementerian PUPR. BPIW telah menyusun perencanaan dan pemrograman pengembangan wilayah diantaranya, untuk Kawasan Metropolitan seperti Kedungsepur, Mebidangro dan Palembang dan sekitarnya. Selain itu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti di Danau Toba, Lombok, dan Borobudur.
Perencanaan dan pemrograman juga dilakukan BPIW untuk mendukung Kawasan Industri (KI) dan KEK di Sei Mangke, Sorong dan Dumai. Selain itu juga untuk perencanaan kota baru seperti Tanjung Selor dan Sofifi. “Kemudian perencanaan dan pemrograman untuk Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar. Selain itu PUPR melalui Ditjen Cipta karya dan BPIW telah melakukan kajian terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan terus disempurnakan dengan Kementerian/Lembaga lain,” ungkap Hadi.
Dalam melakukan perencanaan tersebut menurut Hadi BPIW telah menjalin kemitraan dengan IAP. Menurutnya IAP menjadi partner diskusi dan sharing pengetahuan perencanaan bidang PUPR. “IAP juga telah memberikan advokasi terkait isu-isu global, maupun isu-isu nasional, serta memberi masukan terhadap norma standar prosedur dan kriteria yang disusun,” ucapnya. Menurut Hadi kemitraan dengan IAP akan terus dilakukan agar perencanaan bidang PUPR akan semakin berkualitas.
Kegiatan ini juga menghadirkan pembicara lain yakni Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan itu ia mengatakan ahli perencana memberi kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional. Dengan pentingnya ahli perencana tersebut Sofyan berharap perencanaan terkait pengembangan wilayah dapat lebih relevan dengan kompetensi profesi yang lebih tinggi.
Pada kesempatan itu ditampilkan video dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyarankan dalam pengembangan smart city dilakukan dengan disain yang smart, baik smart secara budaya, sosial dan ekonomi. Disain yang smart ini menurut Jokowi perlu ditopang dengan teknologi yang mumpuni. “Indonesia harus memiliki kekhasan tersendiri dalam perencanaan wilayah dan kota. Aspek lingkungan, budaya dan ekonomi harus diperhitungkan, karena kita membangun kota yang semakin inklusif dan terbuka bagi warganya,” tuturnya.
Lembaga yang dipimpin Andi Simarmata ini menghadirkan pembicara lainnya yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, Ketua Pertama Badan Sertifikasi Perencana BSP-IAP B.S. Kusbiantoro, Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB Benedictus Kombaitan dan Sekjen Pertama IAP Syarif Puradimadja. (Hen/infobpiw)
