Pemkot Tebing Tinggi Konsultasi Percepatan Pengembangan Infrastruktur ke BPIW

Layanan Informasi BPIW     |     19 Jul 2022     |     04:07     |     194
Pemkot Tebing Tinggi Konsultasi Percepatan Pengembangan Infrastruktur ke BPIW
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra (kanan) didampingi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1, BPIW, Hari Suko Setiono (tengah) dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Melva Eriyani Marpaung menyambut Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, M. Dimiyathi didampingi jajaran di Kantor BPIW, Jakarta, Senin 18 Juli 2022

Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, M. Dimiyathi didampingi jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Senin 18 Juli 2022. M. Dimiyathi menyampaikan, kunjungan kerja ke BPIW Kementerian PUPR untuk melakukan konsultasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut).

Ia menjelaskan, saat ini kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi relatif kecil. "Untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah,-red) kami sangat rendah, padahal kebutuhan untuk pembangunan tahun ini sangat tinggi," paparnya.

Untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, M. Dimiyati menjelaskan, Pemkot Tebing Tinggi membutuhkan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumut serta dari Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, Ia mengakui tuntutan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Tebing Tinggi sangat dibutuhkan. "Kadang kalangan masyarakat tidak tahu pembagian kewenangan penanganan infrastruktur, antara kewenangan pusat, provinsi atau kota," terangnya. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat kerap meminta perbaikan infrastruktur yang merupakan kewenangan pusat dan provinsi kepada Pemkot Tebing Tinggi.

Ia juga menyampaikan, Jalan Ahmad Yani saat ini sudah menjadi jalan kota. "Jalan tersebut perlu penanganan yang fokus karena intensitas penggunaannya sudah sangat padat," terangnya. Kemudian, Ia mengatakan, jalan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat adalah ruas Jalan Gatot Subroto. Sebab, jalan tersebut kini kondisinya rusak cukup berat dampak dari proses pembangunan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar. Tak hanya itu, Ia juga menceritakan, pada Februari lalu banjir besar melanda Kota Tebing Tinggi, sehingga mengakibatkan jalan-jalan kota banyak yang rusak dan tanggul-tanggul air yang roboh yang dapat beresiko kepada rumah-rumah penduduk.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Tebing Tinggi, Reza Aghista menyampaikan Kota Tebing Tinggi tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, karena pada tahun sebelumnya kondisi jalan kota 85% dalam kondisi baik. Namun saat ini, banyak jalan kota yang rusak akibat banjir. "Kami hanya dapat DAK untuk air minum dan sanitasi. Padahal kami penyangga Wilayah Metropolitan Mebidangro, Pelabuhan-Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba,” tegasnya.

Menurutnya, jajaran Pemkot Tebing Tinggi melakukan konsultasi karena ingin belajar pada BPIW bagaimana agar Kota Tebing Tinggi menjadi prioritas dalam pembangunan.

Menanggapi Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, M. Dimiyathi dan Kadis PU Kota Tebing Tinggi, Reza Aghista, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyarankan, Pemkot Tebing Tinggi agar membuat konsep yang jelas tentang rencana daerahnya. Konsep tersebut harus menggambarkan potensi utama yang dimiliki Kota Tebing Tinggi. “Sehingga saat infrastruktur dikembangkan, dapat membangkitkan ekonomi Kota Tebing Tinggi," ungkap Rachman Arief. 

Ia menambahkan, Pemkot Tebing Tinggi juga perlu memetakan penanganan infrastruktur yang ada. “Mana yang ditangani kota dan provinsi, dan mana yang membutuhkan intervensi pusat,” terangnya. Hal ini, termasuk agar dapat dipetakan jalan yang rusak akibat proses pembangunan tol. Ia menambahkan, pemetaan tersebut akan membantu pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1, BPIW, Hari Suko Setiono mengatakan, Tebing Tinggi memiliki  lokasi yang strategis, serta potensi pada sektor jasa, perdagangan, dan industri. Perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) yang terletak di hinterland perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu sumber potensi ekonomi. “Misalnya dengan melakukan perencanaan konektivitas jalan antara pintu tol Tebing Tinggi ke wilayah perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik CPO, sehingga diharapkan kawasan ini bisa menjadi kawasan strategis,” terangnya.(Ris/Mut/infoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: