Beberapa hari yang lalu Presiden telah meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh–Sigli. Selain itu, investasi infrastruktur di Kawasan Danau Toba juga telah berkontribusi mendorong jumlah turis ke Danau Toba terus meningkat, sebagai contoh turis ke Kabupaten Samosir meningkat hingga 121% dari tahun 2014 ke 2018. Hal itu menunjukan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur memberikan perhatian khusus kepada wilayah Sumatera.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Sugiyartanto mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR di Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin malam (24/2).
Sugiyartanto juga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia, namun demikian terdapat beberapa tantangan pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian bersama. "antara lain, di tingkat regional kita dapat melihat pertumbuhan perkotaan Asia yang sangat cepat," terangnya.
Menurutnya, sejak 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR telah berbuat banyak dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat pada pencapaian pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019, untuk Sumber Daya Air dapat ditunjukkan dari terbangunnya 61 bendungan, pembangunan 1 juta Ha irigasi.
Untuk mendukung konektivitas, hingga 2019 pembangunan jalan tol telah mencapai mencapai 1.500 Km dan 3.867 km jalan nasional baru. Dalam bidang permukiman hingga 2019 telah tercapai pembangunan SPAM 25.366 Liter/detik dan sanitasi persampahan untuk 10.207.619 kepala keluarga (KK). Dalam bidang perumahan program sejuta rumah telah tercapai 4,8 juta unit, diantaranya 50.031 unit Rumah Susun dan 24.407 unit Rumah Khusus
Menurutnya, mulai tahun 2020 ini Kementerian PUPR masih harus bekerja keras untuk mencapai target yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Dari 7 agenda nasional, terdapat 2 agenda yang terkait dengan kegiatan PUPR. Pertama, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Strategis diantaranya mendorong kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata.
“Untuk mendukung pengembangan Danau Toba sejak tahun 2019 telah dialokasikan infrastruktur sebesar Rp 837,6 M dan tahun 2020 sebesar 1.555,7 M. Pemerintah juga tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur di KSPN lainnya seperti yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata,” terangnya.
Kedua, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hingga tahun 2024 akan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak 100%. Selain itu diharapkan terwujud penyediaan sistem layanan sanitasi berkelanjutan untuk akses sanitasi layak 90%. Penanganan 10.000 hektar kawasan kumuh, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar.
Peningkatan kapasitas daya tampung melalui pembangunan 63 unit bendungan multiguna dan pembangunan 1000 embung. Pencapaian konektivitas antar wilayah diupayakan dengan rencana pembangunan jalan tol mencapai 2.500 Km dan pembangunan 3.000 Km jalan nasional baru. Dalam upaya pengurangan backlog perumahan ditargetkan pembangunan 32.500 unit rumah susun dan 12.000 unit rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah swadaya. “Target-target inilah yang harus kita perhatikan di dalam proses perencanaan program 2021,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono memaparkan, arah kebijakan pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk Kepulauan Sumatera, Pertama, transformasi ekonomi mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang. Kedua, optimalisasi manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan, Ketiga, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera.
"Keempat, hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat," ungkap Hadi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. Selain itu, memperhatikan arahan Agenda Pembangunan Global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana.
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto selaku ketua panitia melaporkan, beberapa tujuan Konreg 2020 yakni menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi.
Ia mengatakan, Konreg rangkaian ketiga yang berlangsung pada 24-26 Februari ini diikuti oleh 10 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Peserta konreg terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciptakaryaan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air SDA / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan SDA (Balai Besar Wilayah Sungai).
Kemudian Inspektur I, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, Itjen akan menggandeng Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk dapat menekan tindakan fraud (kecurangan), agar anggaran untuk infrastruktur yang diberikan negara manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
Deputi Sarana dan Prasarana, Bappenas, Kennedy Simanjuntak memaparkan, terdapat banyak proyek prioritas strategis infrastruktur di wilayah Sumatera periode 2020 -2024. Untuk Kawasan Strategis Prioritas 2020-2024 di Sumatera, antara lain Wilayah Metropolitan Medan, Wilayah Metropolitan Palembang, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI/KEK Tanjung Api-api, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KI Tenayan, Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai, PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis dan lain-lain.
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui BPIW menggelar Konreg di Magelang dan Labuan Bajo. Untuk rangkaian akhir Konreg 2020 akan digelar di Manado pada 2-4 Maret mendatang yang diikuti 12 provinsi yang ada di Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. (Ris/Ind/Ajn).
