Setiap tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan sinkronisasi program Kementerian PUPR dengan disepakati dan didukung oleh Pemda serta kementerian/lembaga terkait. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti berharap pelaksanaan Konreg tahun ini dapat menyusun program tahun 2021 yang akurat, terpadu, dan dalam pelaksanaannya tetap ingat pada prinsip-prinsip good governance. Hal itu disampaikannya saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Konreg wilayah Jawa di Magelang, Selasa malam (12/2/2020).
Ia juga menyatakan dalam menyusun program pembangunan tersebut harus menerapkan lima strategi pokok. Strategi pertama, penyusunan program-program kegiatan yang tersistem (sistemik), dengan baik dan fokus. Tersistem yang dimaksud tidak hanya terkait siklus pembangunan, mulai dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM), namun juga fokus memastikan agar semua infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi dengan baik dan memberikan outcome yang diharapkan.
Strategi kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil resiko sehingga dengan menghitung manfaat hasil keputusan cepat dengan memperhitungkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Strategi ketiga adalah pelaksanaan yang didukung oleh Team Work yang solid dan irama kerja yang ’Rock and Roll’ yakni bekerja 24 jam yang dibagi dalam tiga shift, dan tujuh hari dalam satu minggu. Bekerja dengan Team Work mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki yang melibatkan para penyedia jasa baik konsultan maupun kontraktor, tenaga ahli dari perguruan tinggi, lembaga-lembaga pembiayaan, serta menerapkan inovasi di bidang pembiayaan.
Strategi keempat adalah pengawasan yang detail dan konsisten. Pengawasan internal terhadap kemajuan pekerjaan, kesesuaian desain dan penyelesaian permasalahan harus tetap dilakukan.
Strategi kelima, adalah memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara sesuai standar-standar yang berlaku. Hal ini kita lakukan agar potensi resiko kebencanaan dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik. “Dengan anggaran terbatas maka pembiayaan pembangunan dilakukan sinergi antara anggaran dari pusat maupun daerah. kita harus bersinergi dan fungsi BPIW menyambung kebutuhan infastruktur dengan anggaran yang ada,” ucap Anita.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono saat memberikan kata sambutannya mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan arahan runtut dari Visi Indonesia 2045, Visium Kementerian PUPR 2030 dan Renstra PUPR 2020-2024.
Pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 memperhatikan arahan agenda Pembangunan Global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tanggap bencana. “Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang,” tutur Hadi.
Dikatakannya juga bahwa pembangunan infrastruktur PUPR berkontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDB) dan berperan dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan pemerataan kesejahteran masyarakat (rasio gini dan IPM). Saat ini Hadi juga menjelaskan rencana perubahan konsep Wilayah Pengembangan Strategi (WPS) dengan pendekatan 15 indikator seperti Kawasan Strategis Tematik (KSPN, KEK, KI) , Usulan Ibu Kota Negara, dan Major Project RPJMN 2020-2024.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak saat memberikan paparannya menyatakan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR dapat menyesuaikan dengan 41 major project yang telah disusun Bappenas. Beberapa major project tersebut terkait sektor PUPR seperti penyediaan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), Akses Sanitasi (air limbah), Layak dan Aman (90 persen Akses Air Minum Perpipaan Rumah Tangga), Pemulihan empat Daerah Aliran Sungai Kritis, 18 Waduk Multiguna, dan Pengamanan Pesisir lima Perkotaan Pantura Jawa.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Heru Setiadhie saat memberi kata sambutan menyambut baik kegiatan Konreg yang diadakan di Magelang. Ia berharap program-program yang akan dibuat dapat meningkatkan infrastruktur di Jawa Tengah. Apalagi saat ini kawasan pariwisata Borobudur menjadi salah satu kawasan pariwisata super prioritas yang akan dikembangkan pemerintah.
Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadiningsih turut memberikan kata sambutan. Ia berharap perencanaan dan pemrograman termasuk realisasi pembangunan infrastruktur terus selalu mengacu pada peraturan yang berlaku. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan pada Kamis (13/2) dan Jumat (14/2) dengan agenda pembahasan detail program di beberapa desk.
Ketua Panitia Konreg Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto menjelaskan setelah pelaksanaan Konreg pertama di Magelang, Konreg kedua digelar di Labuan Bajo NTT untuk Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (enam provinsi) pada 18-20 Februari. Pelaksanaan Konreg yang ketiga di Toba Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera (10 provinsi) pada 24-26 Februari dan Konreg keempat digelar di Manado pada 2-4 Maret. Kegiatan tersebut diikuti 12 provinsi di wilayah Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.(Hen/Ind/Ajn)
