Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), 18-20 Februari. Konreg yang kedua ini untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti menyatakan Konreg bukan sekedar proses rutin pemrograman, tapi forum konsultasi dan koordinasi yang efektif, karena melibatkan stakeholder baik dari Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dengan pendekatan teknokratik dan kewilayahan untuk mencapai target pembangunan yang tepat sasaran.
“Saya berharap semua hasil Konreg dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa di masa datang. Anita saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pembukaan Konreg di Labuan Bajo, Selasa (18/2) malam.
Perhatian pemerintah sangat tinggi dalam membangun kawasan Indonesia timur termasuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dipilihnya Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, dimaksudkan untuk membangun di kawasan itu lebih cepat lagi.
“Pembangunan Indonesia timur yang ditekankan pemerintah. Mari bekerjasama untuk mewujudkan keinginan bersama meningkatkan kesejahteran masyarakat. Indonesia timur sangat eksotik dan memiliki daya tarik seperti kawasan pariwisata,” ujarnya.
Ada tujuh agenda pembangunan prioritas RPJMN 2020-2024. Dua diantaranya yang berhubungan dengan Kementerian PUPR, yakni Prioritas Nasional 2 berupa mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kemudian ada Prioritas Nasional 5 yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono saat memberikan paparan mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 untuk Kepulauan Nusa Tenggara antara lain optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata.
Untuk Provinsi Maluku arah kebijakan pembangunannya seperti mendorong transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga, gas, dan pengembangan pariwisata. Sedangkan untuk Provinsi Papua arah kebijakannya antara lain Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat.
Pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. “Selain itu juga memperhatikan arahan Agenda Pembangunan Global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana,” tutur Hadi.
Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto selaku ketua panitia memberikan laporan kegiatan. Menurut Iwan salah satu tujuan Konreg tahun ini adalah menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi.
Sambutan lain juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Semuel Rebo. Rebo mengatakan Pemda NTT menyambut baik kegiatan tersebut mengingat Provinsi NTT masih dihadapkan pada masalah pembangunan infrastruktur. Ia berharap Konreg dapat menghasilkan program-program yang menunjang pembangunan infrastruktur di daerahnya dan daerah lain terutama di kawasan timur Indonesia.
Sedangkan Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris saat memberi paparan menyatakan bahwa ada beberapa Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur di Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk periode 2020 -2024. Salah satu diantaranya adalah 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Dari Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut ada di Labuan Bajo, Lombok-Mandalika, Raja Ampat, dan Morotai.
Kepala Bidang Pekerjaan Umum Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nyimas Dwi Karyati menegaskan Kemendagri mendorong Pemda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong Pemda mensikronkan program priotas nasional. Sedangkan Inspektur IV, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR Ignatius Wing Kusbimanto saat memberikan paparannya menyatakan Itjen berperan untuk mengawal keterpaduan pembangunan kawasan dengan pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Ia berharap pelaksanaan program infrastruktur berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Peserta Konreg tahun ini terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciptakaryaan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air SDA / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan SDA (Balai Besar Wilayah Sungai). Peserta lainnya adalah dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Kementerian PUPR dan peserta yang mewakili Unit Organisasi/ Ditjen Kementerian PUPR (Hen/Ind/Ris).
