Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wiayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan masalah pembebasan lahan merupakan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. Hal itu disampaikan Dardak dalam Talkshow Money Report yang mengambil tema “Infrastruktur di Era Jokowi” di Beritasatu News, Jakarta (17/5).
Untuk mengatasi tantangan tersebut menurut Dardak pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus mengurusi pembebasan lahan prioritas nasional. Dengan terbentuknya BLU ini maka persoalan pembebasan lahan tidak lagi mengubah target waktu pembangunan infrastruktur. “Tantangan akan selalu ada dalam pembangunan proyek infrastruktur, kedepan kami akan terus melakukan upaya khusus untuk segera mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur terutama dalam hal pembebasan lahan,” ujar Dardak.
Kemudian mengenai pembebasan lahan, selama ini pun sudah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. “Fase pertama yang dilakukan adalah menetapkan tanah yang akan dibebaskan. Fase kedua, melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam penetapan lokasi, lalu koordinasi dengan Badan Pertanahan nasional” tutur Dardak.
Terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, Dardak mengakui bahwa beberapa seksi pembangunan jalan tol di Pulau Jawa saat ini sudah ada yang layak secara finansial. Akan tetapi di wilayah pertumbuhan seperti di Sumatera Utara, terdapat beberapa seksi pembangunan jalan tol yang membutuhkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership dengan menggunakan Viability Gap Fund (VGF).
Saat ditanya mengenai pembangunan infrastruktur terkait persiapan menuju industrialisasi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dardak menjelaskan mulai dari tahun 1975, Kementerian PUPR sudah melakukan modernisasi jaringan jalan. Kemudian tahun 1978, Tol Jagorawi sebagai jalan ekspres pertama, mulai dibuka. Sampai sekarang Indonesia mempunyai 900 km jalan tol. Pada tahun 2015-2019 target pembangunan jalan sepanjang 1.000 km jalan. Saat ini sebagian pembangunan jalan tersebut sudah terealisasi.
“Tentu saja dengan pembangunan konektivitas ini akan memberikan perbedaan yang signifikan. Pembangunan ini akan difokuskan di wilayah pertumbuhan yang meng-interkoneksikan antara kawasan industri, kawasan perkotaan dan aksesnya ke pelabuhan,” tutur Dardak. (INI/infobpiw)
