Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan dukungan infrastruktur guna mengatasi kesenjangan wilayah. Hal itu merupakan satu dari empat program utama untuk mendukung agenda Nawacita. Sementara tiga program lainnya adalah pertama, program dukungan konektivitas, kedua, program kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi. Ketiga, program peningkatan kualitas hidup. Dukungan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan tersebut dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara pada diskusi yang bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah,”, yang diadakan Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (18/5).
Lebih lanjut Dardak mengatakan empat program dukungan tersebut sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Hal itu menurutnya merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan juga telah disampaikan pada pelaksanaan Konreg di Jakarta, Bulan April lalu.
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagai pelaksanaan amanah dari Nawacita. Saya rasa yang pertama kita lakukan adalah pengembangan wilayah untuk mengatasi disparitas atau kesenjangan,” ujar Dardak. Pengembangan infrastruktur di 35 WPS tersebar di seluruh Indonesia, dan menyentuh langsung kawasan perbatasan dan daerah terluar, serta kawasan Indonesia bagian timur.
“Dengan koordinasi, sinkronisasi serta bersinergi dengan pihak terkait, kita perlu memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang ada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Selain itu juga kawasan yang berbatasan dengan negara lain juga menjadi prioritas kita seperti kawasan di Kalimantan Barat, NTT, dan Papua. pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan, sehingga pembangunan merata di seluruh daerah,” ungkap Dardak.
Selain itu, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah menurut Dardak maka akan menciptakan daya saing dengan negara lain, mengingat saat ini merupakan era pasar bebas Asia Tenggara. “Saat ini era kompetisi dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan era MEA ini seluruh barang dari negara Asia Tenggara bebas masuk Indonesia. Terkait hal ini dari sisi jasa konstruksi, kita harus menyiapkan tenaga insinyur yang trampil sehingga dapat bersaing dengan para ahli dari negara lain,” ucapnya lagi.
Diskusi yang dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Anggara Sekjen DPR RI, Dr.Asep Ahmad Saefulloh, S.E., M.Si ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni M.Ali Berawi,M.En,Sc, Ph.D, dari Center for Sustainable Infrastructure Development, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam paparannya Berawi menekankan bahwa dalam membangun infrastruktur perlu pemetaan yang menyeluruh dan juga skala prioritas, mengingat anggaran negara yang terbatas untuk membangun infrastruktur. Selain itu, menurutnya pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan sehingga dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis BPIW, Benny Hermawan. Diskusi ini juga dihadiri peserta dari Analis APBN di Puat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Analis APBN di Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Pejabat dan Staf di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Hen/infobpiw
