Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ditugaskan untuk menyusun integrated tourism masterplan program (ITMP) di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika atau Lombok (Nusa Tenggara Barat).
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019 mendatang. Pendanaan ketiga KSPN tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia atau World Bank.
Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono untuk pembangunan fisik, total dana yang akan diberikan Bank Dunia untuk 3 KSPN itu sebesar 300 juta dolar Amerika dan non fisik atau untuk 3 ITMP kawasan pariwisata itu, sebesar 4 juta dolar Amerika.
Sesuai dengan proses lelang internasional yang diikuti oleh berbagai negara, maka juga diberlakukan peraturan dari Bank Dunia yang membutuhkan proses cukup lama. Adapun kontrak terhadap para pemenang lelang di 3 lokasi destinasi pariwisata itu, akan dilakukan pada tangal 9 April 2018.
“Kontrak pemenang lelang selama 1 tahun. Namun dana untuk pembangunan fisik dari Bank Dunia sudah siap pada bulan Agustus 2018. Artinya tanpa menunggu masterplan itu selesai, misalnya pada 4 bulan kedepan, diharapkan ada semacam draft mengenai kebutuhan akan infrastruktur yang akan dibangun dan kebutuhan terkait non infrastruktur,” ujarnya, Kamis (29/3).
Dalam ITMP ini, menurut Hadi ada 3 hal yang disiapkan. Pertama, aksesibilitas jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Untuk itu diperlukan, misalnya pengembangan jaringan jalan. Kedua, amenitas atau berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi, misalnya air bersih dan sanitasi. Kemudian dalam ITMP tersebut yang disiapkan adalah atraksi atau sesuatu yang menjadi daya tarik, misalnya promosi budaya lokal, baik itu kerajinan maupun kesenian daerah.
Dalam membuat masterplan di tiga lokasi itu, menurut Hadi juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementeriaan dan lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Pariwisata menyiapkan sumber daya manusia yang bergerak di bidang kepariwistaan. Sedangkan BKPM mendukung fasilitasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam penyusunan ITMP tersebut terdapat Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri/Ketua Bappenas dengan anggota para menteri terkait. Sedangkan BPIW akan bertugas sebagai Central Project Management Unit dengan Central Project Implementation Unit dari berbagai unit organisasi (unor) terkait di Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata serta BKPM.
Dengan adanya ITMP ini menurut Hadi, menunjukkan adanya kebersamaan dan koordinasi dalam hal penanganan bidang kepariwisataan, tidak hanya bidang infrastruktur, tapi juga non infrastruktur. “Jadi memang perlu kebersamaan dan koordinasi,” tegas Hadi.
Selain itu menurutnya, ITMP ini perlu disusun oleh satu tim yang bertaraf internasional, karena destinasi wisata yang disiapkan harus bertaraf internasional. “Oleh karena itulah, lelang yang kita lakukan merupakan lelang internasional, di mana diikuti para peserta lelang dari mancanegara,” tutur Hadi.
Sumber daya manusia kepariwisataan menurut Hadi perlu juga disiapkan dengan baik. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dengan pemerintah daerah. Hen/infobpiw
