Amanah Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sejalan dengan agenda global dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka seminar “Implementasi New Urban Agenda Dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pengembangan Kota Nasional dan Pengembangan Kota Wilayah/PKN-PKW)” di Jakarta, Selasa (13-14/12).
Agenda global tersebut, ungkap Rido, agenda yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015 yakni, Sustainable Development Goals (SDGs) serta Konferensi Habitat III di Quito dengan menghasilkan rumusan New Urban Agenda (NUA) yang merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs. “Khususnya goal 11, yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan,” ungkap Rido.
Menurutnya, saat ini perencanaan pengembangan perkotaan di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
“Namun demikian, untuk program-program ke depan perlu semakin dipertajam lagi, agar dapat benar-benar terwujud yang diharapkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
Pengembangan infrastruktur perkotaan di tanah air, ungkap Rido, mengadopsi agenda global dan nasional. “Dalam hal ini, salah satu buktinya pendekatan wilayah pengembangan strategis atau WPS sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia,” terangnya.
Rido menerangkan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan kepada 35 WPS. Konsep WPS tersebut menstimulasi pembangunan infrastruktur, agar secara bersamaan kluster industri dan perkotaan, lumbung pangan serta transportasi dapat tumbuh mengangkat daya saing masyarakat yang lebih tinggi.
Dalam WPS, lanjut, ada koneksi antara infrastruktur yang dipadukan dengan infrastruktur lainnya. “Dengan demikian, perencanaan pengembangan infrastruktur saling sinergi dan mendukung kawasan semua kawasa,” lanjutnya
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, perwakilan asosiasi perencana, serta lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, digelarnya seminar tersebut diharapkan akan memberikan banyak masukan dalam perumusan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR PKN dan PKW.
Agusta mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan Masterplan pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2025, Development Plan pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2019. “Serta program utama pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2018,” papar Agusta.
Ia berharap, masterplan, development plan dan program utama PKN dan PKW kedepan dapat semakin baik.(ris/infoBPIW)
New Urban Agenda diimplementasikan dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan
Amanah Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sejalan dengan agenda global dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka seminar “Implementasi New Urban Agenda Dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pengembangan Kota Nasional dan Pengembangan Kota Wilayah/PKN-PKW)” di Jakarta, Selasa (13-14/12).
Agenda global tersebut, ungkap Rido, agenda yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015 yakni, Sustainable Development Goals (SDGs) serta Konferensi Habitat III di Quito dengan menghasilkan rumusan New Urban Agenda (NUA) yang merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs. “Khususnya goal 11, yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan,” ungkap Rido.
Menurutnya, saat ini perencanaan pengembangan perkotaan di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
“Namun demikian, untuk program-program ke depan perlu semakin dipertajam lagi, agar dapat benar-benar terwujud yang diharapkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
Pengembangan infrastruktur perkotaan di tanah air, ungkap Rido, mengadopsi agenda global dan nasional. “Dalam hal ini, salah satu buktinya pendekatan wilayah pengembangan strategis atau WPS sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia,” terangnya.
Rido menerangkan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan kepada 35 WPS. Konsep WPS tersebut menstimulasi pembangunan infrastruktur, agar secara bersamaan kluster industri dan perkotaan, lumbung pangan serta transportasi dapat tumbuh mengangkat daya saing masyarakat yang lebih tinggi.
Dalam WPS, lanjut, ada koneksi antara infrastruktur yang dipadukan dengan infrastruktur lainnya. “Dengan demikian, perencanaan pengembangan infrastruktur saling sinergi dan mendukung kawasan semua kawasa,” lanjutnya
Hadir dalam acara tersebut, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, perwakilan asosiasi perencana, serta lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, digelarnya seminar tersebut diharapkan akan memberikan banyak masukan dalam perumusan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR PKN dan PKW.
Agusta mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan Masterplan pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2025, Development Plan pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2019. “Serta program utama pengembangan infrastruktur PUPR PKN/PKW 2018,” papar Agusta.
Ia berharap, masterplan, development plan dan program utama PKN dan PKW kedepan dapat semakin baik.(ris/infoBPIW)
