Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Hal ini diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat memaparkan mengenai “Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Timur Indonesia pada acara Seminar SDM Indonesia Timur: Leadership For Millenial Generation to Accelerate Organization Readiness di Makassar, Kamis (8/12).
“Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah adanya disparitas antara Kawasan Barat Indonesia atau KBI dan KTI, hal ini terlihat dari perbedaan share antara kedua kawasan tersebut terhadap PDRB Indonesia dimana sekitar 80% berasal dari KBI dan hanya 20% dari KTI,” ungkap Rido.
Untuk itu, Kementerian PUPR melakukan integrasi pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan prioritas nasional. “Terdapat Kawasan Industri (KI) prioritas yang didukung seperti Bitung, Palu, Morowali dan Konawe. Ada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang juga didukung seperti Mandalika, Wakatobi dan Labuan Bajo. Beberapa dukungan untuk Kawasan Perdesaan Prioritas berdasarkan RPJMN, provinsi lumbung pangan nasional dan kawasan metropolitan seperti Mamminasata,” jelas Rido.
Dalam mengupayakan hal tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR mengembangkan pendekatan yang dinamakan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Dari 35 WPS yang ada di Indonesia, 19 WPS diantaranya berada di KTI yang telah dilengkapi dengan masterplan dan development plan,” ucapnya.
Di sisi lain, Rido mengungkapkan investasi Kementerian PUPR di wilayah KTI mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 35,8 T dan tahun 2016 sebesar Rp 42,3 T. Pada tahun 2017, terjadi penurunan dimana investasinya mencapai Rp 36,5 T. “Untuk itu, diperlukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk dapat mengatasi gap pendanaan dalam penyediaan infrastruktur PUPR di KTI,” tutur Rido.
Terkait penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Rido mengungkapkan dari 1,2 juta tenaga kerja konstruksi di KTI, maka dari 15,31% jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia, hanya 5% tenaga kerja yang bersertifikat ahli dan terampil. “Tantangan kita adalah bagaimana caranya menciptakan atau mempersiapkan tenaga yang terampil agar dapat membangun infrastruktur PUPR yang merata di KTI,” tegas Rido.
Acara tersebut menghadirkan beberapa pembicara seperti, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, Chief Human Capital Bank BNI 46, Alex Deni, dan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr. Anton Charliyan, MPKN. Pembicara lainnya adalah Direktur Utama Kalla Group, Fattimah Kalla, CEO Trakindo Utama, Maria T. Kurniawati, Presiden Direktur Bluebird Group Holding, Noni Purnomo, dan Direktur Human Resource Aqua Danone, Pambudi S.
Pada kesempatan itu Alex Deni dari Bank BNI 46 menyatakan, hingga saat ini terdapat fenomena lintas generasi yang terjadi di dunia kerja antara generasi baby boomers (tahun 1946-1964), generasi X (tahun 1965-1980) dan generasi Y atau generasi millennial (tahun 1981-1994). Dalam mengatasi gap generation tersebut dibutuhkan kemampuan dalam hal creativity, learning ability dan adaptability untuk menerima seluruh perubahan dan perbedaan.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini juga telah terjadi ketidakpastian global, karena pengaruh ekonomi dan politik dunia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (2016) yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak terdampak secara langsung dengan adanya global uncertainty. “Mayoritas pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh konsumsi domestik, sehingga kinerja positif ekonomi masih dapat terjaga,” ungkapnya.Turut hadir dalam acara seminar tersebut Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal dan Laksamana Pertama TNI, Yusuf, dan Marsekal Madya TNI (Purn), Dede Rusamsi.(lisarosa/infoBPIW)
