Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam “Kick-Off Meeting Pre-Appraisal Mission Dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program” di Kantor BPIW Kementerian PUPR, Selasa (6/12).
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya.
Rido mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan mulai dari penyampaian surat Kementerian PUPR melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait, penyusunan Integrated Masterplan untuk 3 (tiga) destinasi prioritas ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green-Book 2016 dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
“Pengusulan penggunaan mekanisme PPF (Project Preparation Fund,-red)/PPA (Project Preparation Assistance) dalam kegiatan penyusunan Intergrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut kepada World Bank,” paparnya.
Kemudian, lanjutnya, Sekjen Kementerian PUPR juga telah mengirimkan surat kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko perihal Usulan Perubahan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2017.
Rido yakin, kegiatan Pre-Appraisal Mission Bank Dunia yang akan dimulai tangal 6 hingga 23 Desember 2016 dapat berjalan baik, sehingga rencana pengembangan untuk 3 KSPN dapat berjalan lancar sesuai rencana.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Wismono Adi Suryabrata mengatakan, saat ini dalam Blue Book 2015 – 2019 untuk pinjaman program pengembangan infrastruktur wisata tercantum sebesar US$ 300 Juta.
Ia mengatakan, dalam proses persiapan pengajuan pinjaman tersebut ada pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia. Tujuannya untuk melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program, termasuk pembiayaan oleh pemerintah, pengawasan dan evaluasi Disbursement Linked Indicators (DLIs).
Untuk itu, lanjutnya, semua unit organisasi kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan pengembangan 3 KSPN tersebut, agar menyiapkan dokumen-dokumen program-programnya. “Agar pre-appraisal mission yang dilakukan Bank Dunia berlangsung lancar, sehingga pinjaman yang diberikan untuk pengembangan infrastruktur KSPN dapat sesuai harapan,” harapnya.
Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hal yang menjadi perhatian dalam pre-appraisal mission antara lain, rencana pengembangan transportasi antarmoda di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi di wilayah sekitarnya.
Kemudian, lanjut Bertine, program pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata. “Serta program pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal pada destinasi wisata,” terangnya.(ris/infoBPIW)
