Pembangunan infrastruktur PUPR dihadapkan pada tantangan terbatasnya kapasitas fiskal negara sehingga tidak semua pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN. Untuk itu perlu dikembangkan kerja sama sebagai salah satu alternatif solusi menyikapi gap pembiayaan tersebut. Keterbatasan kemampuan fiskal negara bukanlah berarti pembangunan infrastruktur menjadi mandeg. Para stakeholders perlu duduk bersama agar dapat memikirkan langkah-langkah terobosan yang dapat meminimalkan gap pembiayaan infrastruktur dan mensinergikan program-program pembangunan di kawasan-kawasan prioritas.
“Pertemuan yang kita lakukan di Medan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi skema-skema kerja sama yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang coba kita inisiasi di berbagai tempat. Pertemuan ini bukanlah yang pertama, kita telah mengadakan pertemuan dalam rangka menggali potensi CSR, KPBU, maupun skema kerja sama lainnya, ” ujar Dadang saat membuka Focus Group Discussion Pengembangan Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Terpadu di Kawasan Strategis dan Perkotaan, di Medan, Selasa (6/12).
Lebih lanjut Dadang menyampaikan bahwa BPIW ingin terus menggali gagasan terkait bentuk kerja sama seperti apa yang akan dikembangkan. “Kita angkat model baru dari skema pendanaan. Model baru ini bisa dijadikan kebijakan nasional dan dapat diterapkan di banyak tempat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan skema pendanaan yang inovatif. Kita melakukan ini agar pembangunan infrasruktur dapat lebih fokus dan terarah,” ungkap Dadang.
Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR telah menetapkan koridor pertumbuhan baru, dimana investasi di kawasan tersebut dilakukan bersama-sama atau dengan kata lain dilakukan secara terpadu antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Keterpaduan itu dirancang melalui masterpan wilayah pertumbuhan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. “Masterplan merupakan visi pembangunan infrastruktur, tapi itu tidak cukup, karenanya kita juga menyiapkan development plan dalam kerangka rencana tiga tahunan dan tahunan, dimana sudah ada anggarannya di APBN. Development ini orientasinya mengarah ke manfaat dan dampak, bukan sekedar output saja,” tegasnya.
Forum Diskusi yang digagas BPIW ini merupakan salah satu cara untuk mempertemukan stakeholders dari berbagai sektor untuk bersinergi menemukan model kerja sama yang tepat dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Pada forum diskusi yang dilaksanakan dalam dua sesi ini menghadirkan narasumber antara lain Dodi S. Riyadi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Win Elas Yekti dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Gunsairi dari Kementerian PPN/Bappenas, Brawijaya dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan M. Rudi Siahaan dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Hadir sebagai moderator diskusi yaitu Hadian A. Wardhana dari Dewan Ketahanan Nasional dan Ernady Syaodih dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung.
Materi yang menarik untuk dibahas diantaranya mengenai kesiapan regulasi kerja sama dan mekanisme pelibatan para pengusaha dalam skema KPBU yang dikembangkan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi dan Regulasi, Bappenas Gunsairi menyampaikan bahwa regulasi tentang KPBU sudah lengkap dan siap untuk dijadikan paying hukum dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan infrastuktur. Oleh Karena itu, pemerintah juga giat melakukan studi kelayakan investasi infrastruktur sehingga program-program infrastruktur dapat dijual kepada para investor.
Pada kesempatan ini juga dibahas program-program infrastruktur prioritas di kawasan-kawasan strategis yang menarik untuk dikerjasamakan dengan berbagai sektor terkait. Program tersebut termasuk diantaranya program yang termuat dalam Proyek Strategis Nasional maupun program dalam rangka mendukung terwujudnya nawa cita. Selanjutnya diharapkan agar Pemerintah, pemda, pengembang, asosiasi profesi, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat bersinergi membangun infrastruktur yang handal sehingga terwujud kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan yang berdaya saing.
Kegiatan ini dihadiri para peserta dari berbagai instansi seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Karo, Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Bappenas, PTPN III (Persero), Apindo Wilayah Sumatera Utara, Akademisi ITM dan USU, IAP Sumatera Utara, Walhi, dan para pejabat serta staf dari unit-unit organisasi di Kementerian PUPR. Hen/infoBPIW
