Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono mendampingi Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Dari Kementerian PUPR turut hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastrutur Wilayah (BPIW), Lana Winayanti serta jajarannnya.
Rombongan Wapres Jusuf Kalla yang disambut Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi ini meninjau penanganan stunting (kekerdilan) di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB.
Dalam kunjungan tersebut Wapres mengatakan, program pencegahan stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. “Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia. Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya," ujarnya.
Menurut Wapres, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu. “Saat ini, perlu diperbaiki cara agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak,” terangnya.
Ia mengatakan, rombongannya sengaja mengajak Menteri PUPR yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Pasalnya, membangun generasi sehat harus dilengkapi dengan adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Degitu juga dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan. Menteri Kesehatan yang menangani kesehatan dan Menteri Desa yang menangani pemberdayaan masyarakat desa.
Kendati begitu, Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. "Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil,” terang Wapres.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat konsen dalam pembangunan infrastruktur PUPR untuk masyarakat.
“Kita tidak persoalkan biaya yang akan menguras APBN cukup besar,” jelas Basuki.
Ia menambahkan, misalnya pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, serta jalan. Hal itu bukan hanya untuk sisi hubungan wilayah saja, tapi juga untuk pengembangan wilayah yang dilintasi. Termasuk, dampak ekonomi bagi masyarakat.(ris/dra/infoBPIW)