Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ada 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat). Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan Kementerian PUPR menugaskan BPIW untuk membuat perencanaan secara terpadu melalui Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP).
“Selain kita dari Kementerian PUPR yang membuat program pengembangan pariwisata terpadu, ada empat Kementerian/ Lembaga lain yang terlibat, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan cara ini kita berharap jumlah wisatawan, pendapatan, dan wisata baru, ada peningkatan,” ujar Hadi saat Focus Group Discussion (FGD) mengenai KSPN yang digelar Bank Indonesia (BI) melalui Video Conference (vicon), 22 September 2020.
Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas (penanganan jalan dan jembatan), bidang sumber daya air (pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir), bidang permukiman (penataan kawasan, persampahan, dan sanitasi), dan bidang perumahan (pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata).
Dicontohkannya Kementerian PUPR telah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Sumatera Utara, penyediaan home stay sebagai sarana pendukung KSPN di Desa Wanurejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan penataan sepanjang Pantai Marina-Bukit Pramuka Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.
Ia juga menjelaskan terkait Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB). Menurutnya P3TB bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di Destinasi Prioritas Nasional.
Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga serta dukungan pemerintah daerah menurut Hadi diperlukan untuk pengembangan KSPN sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dan budaya secara berkelanjutan.
Selain BPIW, diskusi melalui vicon tersebut juga menghadirkan Direktur Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indra Ni Tua. Ia menyatakan bahwa pengembangan pariwisata nasional memiliki dua fokus, yakni kuantitas yang berarti fokus pada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dan kualitas antara lain peningkatan devisa dan nilai tambah pariwisata, kesiapan destinasi, Industri dan masyarakat, dan citra pariwisata yang berdaya saing nusantara. Wisata yang dikembangkan di Indonesia menurutnya wisata alam, budaya, dan buatan.
Saat membuka FGD Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Endy Dwi Cahyono menjelaskan kegiatan ini digelar untuk mendapat gambaran mengenai progres dan tantangan pembangunan infrastruktur pariwisata di tanah air. Pandemi Covid-19 diakuinya memberikan dampak pada kondisi pariwisata. Endy berharap ke depan dunia pariwisata akan kembali meningkatkan perekonomian nasional dengan makin banyak investasi yang menanamkan modalnya di tanah air. (Hen/infobpiw)
