Kawasan Perkotaan dan Metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, menjadi epicentrum penyebaran Covid-19. Kawasan tersebut sekaligus terdampak cukup besar, dengan ancaman peningkatan kemiskinan, angka pengangguran, serta penurunan pendapatan ekonomi. Guna mengatasi hal itu Pemerintah memfokuskan pembangunan 10 Metropolitan Cerdas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan penerapan pendekatan “cerdas” bukan sebagai tujuan atau citra kota (city branding), namun sebagai akselerator terwujudnya metropolitan cerdas yang kompak, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Lebih lanjut ia menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan.
“Strategi pembangunan saat ini perlu adanya replikasi penerapan Metropolitan Cerdas di 10 metropolitan Indonesia. Untuk mewujudkan Metropolitan Cerdas, juga diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, termasuk BUMN dan swasta dalam penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Hadi saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar Transformasi Digital #02 bertema “Tantangan Pembangunan Metropolitan Cerdas di Indonesia Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jumat, 18 September 2020. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menurut Hadi beberapa telah mengimplementasikan konsep Kota Cerdas. Sebagai contoh Metropolitan Jakarta yang menerapkan Transit Oriented Development (TOD) seperti Integrasi Moda dengan Pusat-Pusat Kegiatan dan Moda Raya Terpadu (MRT). Kemudian penerapan transparansi data perencanaan. Di Metropolitan Surabaya menerapkan konsep “cerdas” nya antara lain dengan transportasi cerdas dan komunitas cerdas.
Satu dari 10 kawasan metropolitan yang telah disusun master plan- nya oleh BPIW adalah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Di Metropolitan Kedungsepur ini kata Hadi menggabungkan semua aspek seperti aspek konektivitas, ketahanan pangan, sumber air, peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, serta aspek lainnya. Tidak hanya membangun infrastruktur sektor PUPR berbasis pengembangan wilayah, menurut Hadi BPIW juga telah menghitung peningkatan manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada metropolitan tersebut. “Dengan demikian yang kita tuju tidak hanya output, tetapi juga outcome,” tutur Hadi.
Di lingkungan Kementerian PUPR sendiri pendekatan “cerdas” telah diterapkan pada sejumlah tempat. “Gedung-gedung dan kawasan perkantoran di Kementerian PUPR menerapkan hemat listrik, hemat air, recycling, dan reuse. Selain itu, bangunan disini menerapkan green building,” tutur Hadi. Terobosan teknologi berupa rumah tahan gempa juga telah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa daerah. Selain itu, Kementerian PUPR telah membuat “program cerdas” berupa Padat Karya Tunai. Hal ini untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, terutama sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.
Menurut Hadi, BPIW telah menerapkan smart planning and programming dalam pembangunan infrastruktur PUPR, yaitu dengan melakukan penyusunan rencana dan sinkronisasi program melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang digunakan yaitu SIBAS RIPI PUPR (Sistem Informasi dan Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPro (Sistem Informasi Pemrograman). Sinkronisasi program tersebut juga dilakukan melalui mekanisme Konsultasi Regional (Konreg), dimana beberapa wilayah dilakukan dengan memanfaatkan teleconference.
Dalam Webinar ini, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah penerapan metropolitan cerdas memerlukan keterlibatan semua pihak seperti Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, komunitas, swasta, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan mengenai transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19.
Ketidakhadiran udang-undang perkotaan menurutnya menyulitkan dalam menjaga kelembagaan perkotaan, oleh karenanya, perlu diidentifikasi norma-norma baru yang dapat diterima nilai-nilai masa depan yang menjadi masukan dalam peraturan perundangan. “Hal yang perlu menjadi perhatian adalah lembaga inisiasi program pembangunan perkotaan, digitalisasi, pembiayaan perkotaan, dan peran serta masyarakat,” tuturnya.
Narasumber lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan mengenai program kerja dan kelembagaan pengelolaan Metropolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) dan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang).
Mantan Wali Kota Bandung ini memulai paparannya dengan isu strategis yakni isu terkait penataan ruang di Cekungan Bandung seperti degradasi ekosistem sungai Citarum dan isu tentang persampahan seperti jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang belum memadai. Selanjutnya isu terkait Sumber Daya Air, dimana salah satu isunya adalah keterbatasan pasokan air baku kemampuan pembiayaan daerah untuk pengadaan air minum yang terbatas. Kemudian isu strategis terkait transportasi, dimana kawasan tersebut masih dihadapkan masalah transportasi publik yang belum memadai dan masih banyak kendaraan pribadi.
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori saat memberikan paparan mengatakan perlu adanya kelembagaan yang bersifat koordinatif dengan kewenangan yang menyesuaikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan metropolitan. “Perlu kerja sama daerah yang lebih terintegrasi khususnya dalam kerangka keterpaduan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengedepankan pada teknologi informasi,” ucapnya.
Sedangkan Delik Hudalah dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB memaparkan mengenai transformasi cerdas melewati batas metropolitan untuk mengobati krisis. Direktur Jajabeka Sutedja Sidarta menerangkan mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai peran korporasi dan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan industri. Webinar ini dimoderatori Lana Winayanti dan dibuka oleh Suhono H. Supangkat. (Hen/infobpiw)
