BPIW Kementerian PUPR menerapkan strategi pembangunan infrastruktur dan wilayah selama pandemi Covid-19 fokus pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024.
Hal itu diungkapkan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat memaparkan Kebijakan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Pengembangan Wilayah 2020-2024, mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Forum Konsolidasi Rantai Pasok Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) Tahun 2020 yang digelar Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR secara video conference (vicon) di Jakarta, Kamis (17/9). Forum konsolidasi tersebut terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga (K/L), BUMN, akademsi, serta asosiasi konstruksi.
Iwan menjelaskan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan juga untuk pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN). "Antara lain, dukungan untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan Food Estate," ungkapnya.
Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, fokus program pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2021 diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. "Kemudian peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim," terangnya.
Dalam pengembangan rantai pasok MPK, Iwan menjelaskan, Kementerian PUPR mendukung pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan-kawasan prioritas. “Adapun sasaran pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada 5 prioritas, yakni pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah,” papar Iwan.
Ia memandang, saat ini perlu peningkatan sinergitas stakeholder dalam pengembangan rantai pasok MPK. "Hal tersebut untuk menjamin ketersediaan MPK dalam memenuhi kebutuhan konstruksi nasional secara merata di seluruh negeri," tegasnya. Ia juga membuka rencana pendanaan infarstruktur PUPR untuk tahun 2020-2024 mencapai total Rp 887,9 triliun.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto mengungkapkan, forum konsolidasi ini perlu melakukan konsolidasi guna bersama-sama mengembangkan pengelolaan rantai pasok MPK. Termasuk, menyusun langkah strategis guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Ia berharap, pada forum konsolidasi tersebut dapat terinformasikannya rencana program pelaksanaan Kementerian PUPR TA 2020-2021. “Kemudian, kebijakan dan regulasi di Kementerian terkait pengelolaan MPK,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, dapat tervalidasi data supply terkait material semen, beton pracetak dan prategang, baja, baja ringan, aspal minyak, aspal buton, dan alat berat konstruksi. Kemudian, Widianto menuturkan, dapat juga terumuskan strategi yang perlu dilakukan para pihak guna mendukung percepatan program sekaligus mewujudkan kemandirian industri konstruksi dan industri MPK nasional. “Termasuk pengayaan terhadap program-program kegiatan yang telah disusun Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya terkait MPK,” terangnya.(Ris/infoBPIW)
