YOGYAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia terus memacu percepatan pengembangan kawasan wisata. Salah satunya pengembangan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu/Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan” yang digelar di Yogyakarta, Rabu, (9/9/2020).
Hadi Sucahyono memaparkan, saat ini ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sudah lebih matang dan tinggal dilakukan penyempurnaan sedikit. "Setelah dilakukan penyempurnaan, perlu segera dimajukan ke Sesneg (Sekretris Negara,-red) untuk diajukan menjadi Perpres (Peraturan Presiden,-red), yang nantinya akan mengikat semua pihak dan menjadi rujukan dalam pengembangan KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan," terangnya.
Ia menerangkan, sebelumnya ITMP Danau Toba dan ITMP Mandalika telah terlebih dahulu diajukan untuk menjadi Perpres.
Untuk strategi perencanaan ITMP tersebut, lanjut Hadi, perlu lebih mempertimbangkan lingkungan strategi seperti lingkungan hidup, tata ruang, sosial budaya, mitigasi bencana dan ekonomi lokal. “Kemudian, mempertimbangkan permintaan seperti pertambahan penduduk dan wisatawan, serta mempertimbangkan kebutuhan seperti akses amenitas, pelayanan dasar dan pengembangan atraksi,” terangnya.
Hadi juga menyatakan, untuk pengembangan kawasan perlu beberapa kawasan inti atau key tourism areas yang akan menjadi fokus pembangunan pariwisata dan infrastruktur. “Rencana pembangunan rinci sektor terkait ITMP untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan scenario pembagunan 25 tahun ke depan (2045,-red),” ujarnya.
Ia juga mengusulkan, perlu ada kolaborasi pendanaan APBN/LOAN, APBD, swasta/KPBU, dan masyarakat. “Tingginya partisipasi pendanaan dalam pengembangan KSPN, akan menambah kecepatan KSPN untuk dibangun dan berkembang,” tegas Hadi.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas, Bambang Prijambodo mengungkapkan, konsep dokumen ITMP saat ini sudah semakin matang. “Namun dalam draf yang ada, baru rencana pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam ITMP itu bukan hanya infrastruktur, namun ada juga yang non infrastruktur seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, mendorong partisipasi lokal, investasi dan lainnya” ungkap Bambang.
Ia mengusulkan, tim penyusun dapat kembali merevisi untuk perbaikan sebelum diajukan menjadi Perpres. “Iya sebelum maju ke Sesneg, dalam waktu seminggu ini bisa dilengkapi lagi program non infrastrukturnya,” pinta Bambang.
Di tempat sama, Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kemenparekraf/Baparekrak, R Kurleni Ukar mengatakan, penyusunan ITMP memang sudah lengkap, namun masih ditemukan sejumlah kekurangan-kekurangan pada program pariwisata, investasi, dan pendidikan pariwisata.
Ia meminta, tim kembali melengkapi naskah ITMP dengan program pariwisata, investasi, dan pendidikan pariwisata. “Agar setelah menjadi Perpres, ITMP yang disusun benar-benar padat dan memiliki dampak positif pada pengembangan pariwisata nasional,” jelasnya.
Seusai rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan rencana induk pariwisata terpadu tersebut, tim pemerintah terjun langsung memantau ke lapangan, guna mendapat data yang objektif.(Ris/infoBPIW)
