Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Kamis dan Jumat tanggal 8-9 Agustus 2024. Yudha menyatakan bahwa Kementerian PUPR terus mendukung percepatan intervensi infrastruktur PUPR dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat tiga tugas yakni pertama, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Ketiga, memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem." paparnya.
Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, lanjutnya, Kementerian PUPR pada tahun 2020-2023 telah melakukan dukungan infrastruktur antara lain, perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 277.712 unit, penyediaan sanitasi berbasis masyarakat pada 5.556 desa atau 62.241 Kepala Keluarga (KK), penyediaan air minum berbasis masyarakat pada 9.242 desa atau 84.085 Sambungan Rumah (SR), penanganan terintegrasi pada 54 lokus/kawasan prioritas termasuk Kawasan Belawan Bahari di Kota Medan. Data Penerima Manfaat Program PUPR dalam mendukung PKE menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Yudha menilai kolaborasi serta peran pemerintah daerah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berperan penting, diantaranya dalam hal penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur terbangun, dan pembentukan kelembagaan atau kelompok masyarakat penerima program. Selain itu, diperlukan juga upaya pemberdayaan dan edukasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Dalam pelaksanaan pembangunan integrasi PKE di Region Maluku dan Papua terdapat beberapa isu dan kendala yakni keterbatasan sumber air baku di wilayah pulau-pulau, tenaga kerja yang terbatas, ketersediaan dan mobilisasi bahan baku/material.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy saat membuka Rakor tersebut menyampaikan apresiasi kinerja jajaran pimpinan daerah Regional Sulawesi dan Gorontalo yang telah berupaya keras dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah berdasarkan data BPS Maret 2024, kemiskinan ekstrem kita berada di posisi 0,83. Ini tentu bukan hanya kerja Kemenko PMK, tetapi kerja para pimpinan daerah dan seluruh masyarakat, kementerian dan lembaga sehingga kita bisa mencapai target di bawah satu persen,” ujar Muhadjir.
Ia menyampaikan, untuk terus menembus target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen, pemerintah daerah harus cermat memperhatikan data sasaran melalui verifikasi dan validasi secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakatnya.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu data sasaran yang perlu terus ditajamkan. Muhadjir berharap pimpinan daerah menyajikan data kemiskinan ekstrem sesuai kondisi lapangan untuk mempermudah Kemenko PMK mengambil langkah intervensi bersama kementerian dan lembaga teknis terkait.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengidentifikasi terdapat dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan intervensi ke depan, yaitu wilayah pesisir yang menyasar masyarakat nelayan serta sektor pertanian dan perkebunan yang akan menargetkan masyarakat petani. Menurutnya, wilayah pesisir dan wilayah penghasil komoditas pertanian bisa dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah, tidak hanya mengekspor bahan mentah.(Ris/MBA)
