Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beserta jajarannya pada 21 Agustus 2024 di ruang rapat Komisi V, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 hingga bulan Agustus serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat kerja yang dibuka untuk umum tersebut, pimpinan Komisi V DPR RI menyampaikan rencana pertanggungjawaban evaluasi APBN Tahun 2024. Sementara Menteri PUPR mengungkapkan bahwa pagu awal Kementerian PUPR untuk TA 2024 sebesar Rp147,37 triliun mengalami penambahan sebesar Rp15,72 triliun, sehingga total pagu menjadi Rp163,09 triliun.
Hingga 20 Agustus 2024, realisasi anggaran mencapai Rp68,05 triliun atau 41,7% dari total anggaran, dengan progres fisik mencapai 49,3%. Progres keuangan ini lebih tinggi 9,2% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 32,5%. Progres lelang hingga 20 Agustus 2024 juga menunjukkan perkembangan signifikan.
Pada progres keuangan dan fisik TA 2024, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendapatkan pagu alokasi berdasar DIPA revisi 3 Agustus 2024 sebesar Rp205.778.914.000 dengan realisasi anggaran sebesar 48,17% dan realisasi fisik sebesar 48,51%.
“Kementerian PUPR menyepakati beberapa tugas yakni untuk mempercepat realisasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat TA 2024, melaksanakan percepatan realisasi Inpres Jalan Daerah serta inpres Air Minum dan Air Limbah TA 2024, memprioritaskan pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek konstruksi daerah, meningkatkan program operasi, optimalisasi dan rehabilitasi untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dan berkelanjutan,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
“Kementerian PUPR dan Komisi V DPR sepakat untuk bersama-sama memprioritaskan anggaran Rp 3 Triliun untuk Program Padat Karya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR. Rapat kerja turut dihadiri oleh Kepala BPIW, Yudha Mediawan didampingi Sekretaris BPIW, Benny Hermawan serta perwakilan pejabat administrator di lingkungan Kementerian PUPR. (Fir/MBA)
