Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) bidang Pekerjaan Umum pada 8 November 2024 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Kegiatan bertajuk Membangun Fondasi Transformasi Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045 menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Rakorbangwil merupakan forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah provinsi. Kegiatan Rakorbangwil kali ini digelar secara hybrid yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan K/L, Kepala Balai Besar maupun Balai Kecil, Kepala Bappeda, Kepala Bapelitbangda, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian PU.
Dalam arahannya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjelaskan kebijakan keterpaduan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan 2025-2029 menuju Indonesia Emas 2045. AHY berharap kegiatan Rakorbangwil mampu meningkatkan manajemen lintas K/L sehingga bisa mencapai tujuan bersama.
“Tanggung jawab moral kita bersama untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih baik. Kita semua yakin hanya dengan human capital yang unggul Indonesia bisa emas. Itu semua tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur untuk menunjang progres menuju kemakmuran,” ujar AHY.
Turut memberikan arahannya, Menteri PU menyampaikan 8 misi Asta Cita yang akan dilaksanakan secara kolaborasi. Disampaikan oleh Dody beberapa program quick wins untuk program utama Presiden Prabowo yang mencakup dua hal. Pertama, mendukung ketahahan pangan. Kedua, mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui pembangunan dan renovasi sekolah/ madrasah di berbagai pelosok tanah air.
“Terdapat 3 strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2026. Pertama, mengikuti arahan Presiden Prabowo dengan mempedomani Asta Cita, termasuk fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” jelas Dody.
Kepala BPIW, Yudha Mediawan dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakan Rakorbangwil untuk membahas kawasan-kawasan prioritas yang terpilih dan kebutuhan program tahunan, serta rekomendasi pekerjaan infrastruktur PUPR, guna mendapatkan masukan dari narasumber eksternal dan arahan dari Menteri PU.
“Rakorbangwil Bidang PU merupakan forum pemrograman tahunan yang diselenggarakan Kementerian PU, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PUPR No. 6 Tahun 2022. Forum ini bertujuan menyepakati kawasan prioritas yang akan ditangani tahun 2026 melalui dukungan infrastruktur PU yang sinergi dengan kebijakan K/L dan pemerintah provinsi,” ujar Yudha Mediawan.
Pembukaan Rakorbangwil kali ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program/kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026. Rangkaian pelaksanaan kegiatan Rakorbangwil Tahun 2024 akan dilanjutkan dengan desk Rakorbangwil yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 22 November 2024 mendatang.
“Kegiatan Rakorbangwil merupakan bentuk dukungan Kementerian PU terhadap Asta Cita. Kementerian PU melalui BPIW telah mengidentifikasi enam fokus yang selaras dengan Asta Cita. Fokus tersebut meliputi dukungan infrastruktur menuju swasembada 4 pangan, air, dan energi; dukungan infrastruktur untuk hilirisasi dan industrialisasi; pemerataan wilayah; fokus pembangunan perkotaan; membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; serta infrastruktur berketahanan iklim,” jelasnya.
Diharapkan rangkaian kegiatan Rakorbangwil dapat menghasilkan kesepakatan kawasan yang akan ditangani bersama di tahun 2026. Kepala BPIW turut meminta seluruh pihak yang terlibat dapat menandatangani Berita Acara Kesepakatan untuk kemudian ditindaklanjuti bersama sesuai amanat Permen PUPR No. 6 Tahun 2022. (Fir/ Tiara)
