BPIW Kementerian PUPR memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat BPIW, Bernadi Haryawan saat turut menerima kunjungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) ke Kementerian PUPR, Rabu 8 Februari 2023.

Untuk keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, terangnya, BPIW memiliki peran memastikan keterpaduan antar sektor di Kementerian PUPR, seperti pengelolaan air yang ditangani sektor Sumber Daya Air, konektivitas yang ditangani sektor Bina Marga, permukiman yang ditangani sektor Cipta Karya dan perumahan yang ditangani sektor Penyediaan Perumahan. "Termasuk keterpaduan dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Bernadi menyampaikan capaian strategis BPIW hingga tahun 2022, antara lain penanganan 249 kawasan prioritas melalui penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), serta melakukan Integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting dan lainnya.

Kemudian, Bernadi menjelaskan bahwa BPIW juga memiliki dan terus mengembangkan Studio Geo Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana simulasi kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah berbasis data dan informasi geospasial serta wadah diskusi bersama internal BPIW maupun dengan Unit Organisasi/Kementerian/Lembaga terkait.

Selain BPIW, kunjungan mahasiswa UGM ini diterima juga Kepala Bagian Prasarana Fisik, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Eki Arsita Rizki serta Kepala Bagian Pembinaan Pegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Dewa Aji Ariwanto.(ris/tiara)