Banjir merupakan masalah yang dihadapi sejumlah kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Menurut Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir kondisi ini terjadi karena muka air sungai lebih tinggi dari permukiman masyarakat, yakni mencapai tiga meter. Sehubungan dengan hal itu Ahmadi berharap Kementerian PUPR dapat membangun infrastruktur untuk pengendalian banjir tersebut.
“Pengendalian banjir yang paling utama yang sangat kita butuhkan. Kami berharap Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu kami untuk menangani masalah itu,” ujar Ahmadi saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, di kantor BPIW, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Januari 2021.
Selain pengendalian banjir menurut Ahmadi daerahnya membutuhkan dukungan Kementerian PUPR terkait pembangunan embung untuk penyediaan air bersih yang nantinya akan diolah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi air yang layak di konsumsi masyarakat. Menurutnya embung ini penting, karena air sungai yang melintasi Sungai Penuh yakni Sungai Batang Merau, sudah tercemar dengan sampah yang dibuang oknum masyarakat di daerah tersebut, sehingga terjadi pendangkalan sungai. “Kadar mercurinya tinggi, jadi sebenarnya tidak layak konsumsi. Oleh karenanya kami sangat membutuhkan embung,” tuturnya.
Selain dua hal itu, Ahmadi juga mengusulkan dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan bypass yang melingkari Kota Sungai Penuh, pengelolaan sampah, dukungan infrastruktur jalan untuk kawasan wisata di Bukit Kayangan, dan revitalisasi pasar.
Menanggapi hal itu, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan Kementerian PUPR memberi dukungan infrastruktur yang benar-benar prioritas seperti pengendalian banjir dan pembuatan embung. Sedangkan penanganan sampah dan dukungan infrastruktur untuk kawasan wisata, bisa diusulkan mendapatkan bantuan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kemudian untuk pembangunan bypass menurutnya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Ditjen Bina Marga dan BPIW akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sedangkan revitalisasi pasar akan dikaji lebih lanjut, apakah perlu dukungan Kementerian PUPR atau cukup dengan kerja sama Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Kementerian PUPR tidak dapat menangani semua infrastruktur yang dibutuhkan daerah, karena keterbatasan anggaran. Jadi perlu dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun dengan swasta,” tuturnya. Meski anggaran terbatas, Arief memastikan bahwa Kementerian PUPR akan terus memberikan dukungan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Walikota Sungai Penuh didampingi Kepala Bappeda Joni Zeber dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nel Aini. Sedangkan Kepala BPIW didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Sosilawati dan Subkoordinator Provinsi Jambi dan Bengkulu Indra Maulana. (Hen/infobpiw)
