Pagu anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2022 mencapai Rp 100,6 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp 143,5 triliun.
Hal itu diakui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa, 25 Januari 2022. Pada rapat tersebut turut hadir juga Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra serta para pimpinan madya di lingkungan Kementerian PUPR.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Komisi V DPR RI secara resmi menyampaikan apresiasi terhadap capaian realisasi Kementerian PUPR 2021. Komisi V juga berharap Kementerian PUPR akan semakin meningkatkan capaiannya pada program kerja tahun 2022.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR memaparkan lima rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain untuk sektor SDA akan memanfaatkan anggaran Rp 41,2 triliun. Menurut Menteri PUPR, anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan 35 bendungan on-going seperti Bendungan Tamblang dan Lolak serta pembangunan dua bendungan baru yakni Riam Kiwa dan Jenelata.
"Kemudian ada revitalisasi danau, pembangunan 42.400 hektare daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 123.740 hektare, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km," paparnya.
Untuk sektor Jalan dan Jembatan, lanjut Menteri PUPR, akan memanfaatkan anggaran mencapai Rp 39,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 354 km jalan baru seperti Manado Outer Ring Road III dan Jalan Akses Jembatan Holtekamp, pembangunan 23.715 meter jembatan, pembangunan 1.072 meter flyover/underpass, serta pembangunan 9,2 km jalan tol, antara lain Serang–Panimbang dan Semarang-Demak.
Selaian itu, sektor Permukiman akan memanfaatkan anggaran mencapai Rp 12,5 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 1.637 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 8.410 Kepala Keluarga, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK).
"Kemudian penanganan 802 hektare kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, kemudian pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar, serta penataan kawasan, antara lain Kawasan Lasem dan Kawasan Manado-Likupang," paparnya.
Untuk sektor Perumahan akan memanfaatkan anggaran mencapai Rp 5,1 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 5.141 unit, pembangunan rumah khusus (rusus) sebanyak 1.823 unit, bantuan rumah swadaya untuk 101.250 unit yang tersebar di 34 provinsi, dan pembangunan 20.500 unit prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, lanjutnya, ada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya mencapai Rp 2,1 triliun.
Sementara realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp 143,5 triliun. Anggaran tersebut terserap 94,4 persen dari anggaran yang dimiliki sebanyak Rp 152,1 triliun.
Pada rapat kerja tersebut, Menteri PUPR juga menyampaikan, kinerja laporan keuangan Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020. Secara detail, laporan tersebut bernomor 7b/LHP/XVII/05/2021 tertanggal 24 Mei 2021, diserahkan oleh Anggota IV BPK RI pada tanggal 5 Agustus 2021. “Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diserahkan oleh anggota BPK RI tanggal 5 Agustus 2021,” ujarnya.(ris/InfoPUPR)
