Kementerian PUPR Dukung Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Layanan Informasi BPIW     |     21 Jan 2022     |     03:01     |     5294
Kementerian PUPR Dukung  Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kementerian PUPR berkomitmen penuh untuk mendukung keterpaduan pengembangan kawasan perbatasan sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan saat mewakili Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menjadi salah satu narasumber pada pembahasan mengenai jalan Strategis Nasional Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua, Kamis, 20 Januari 2022. 

Rudy yang berbicara secara virtual juga menyampaikan bahwa, telah dibuat rencana pengembangan infrastruktur wilayah (masterplan) kawasan perbatasan. Masterplan itu menurutnya dapat menjadi acuan stakeholder terkait dalam menterpadukan pengembangan kawasan dengan Infrastruktur sesuai tugas dan fungsi (tusi) Kementerian/ Lembaga (K/L) masing-masing. 

“Kolaborasi bersama antar pemerintah pusat dan daerah, antar K/L, dan antar kawasan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan wilayah perbatasan yang komprehensif, efektif, dan efisien,” ucapnya. Selain itu menurutnya diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder dan pelaksana kebijakan untuk dapat bersama-sama mewujudkan rencana keterpaduan pengembangan kawasan perbatasan. 

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR pada RPJMN 2020-2024 mendapatkan tugas untuk mengembangkan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, NTT dan Papua. Salah satu yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjalankan RPJMN tersebut adalah dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pada tahun angggaran 2020-2021, Kementerian PUPR membangun beberapa PLBN yakni PLBN Serasan (Kep. Riau), Jagoi Babang, Long Midang, Long Nawang, Labang, Sei Nyamuk (Kalimantan), Oepoli, Napan (NTT), Skouw, Sota, dan Yetetkun (Papua). 

Sedangkan ruas jalan paralel perbatasan yang ditangani Kementerian PUPR pada TA 2020-2021 adalah Pembangunan Jalan Temajuk – Aruk, Nanga Era - Bts Prov. Kaltim, Batas Kalbar - Tiong Ohang 1, Tiong Ohang Long Pahangai 1, Long Pahangai - Long Boh, Long Boh - Metulang - Long Nawang Temajuk – Malinau (Kalimantan); Henes - Dafala - Laktutus, Jalan Akses PLBN Oepoli, Oepoli – Noelelo - Oenaek, Nunpo (Haumeniana) - Inbate – Napan, (NTT); Towe Hitam – Oksibil (Batas Pegubin), Oksibil – Iwur - Waropko, dan Jalan Akses PLBN Yetetkun (Papua). 

Pada TA 2022 akan ditangani ruas jalan paralel perbatasan yakni Kapuas Hulu/Sintang - Nanga Badau, Pembangunan Jembatan Ruas Entikong - Rasau – Badau, Pembangunan Jembatan Sungai Ratah, Tiong Ohang - Long Pahangai (Kalimantan); Saenam – Nunpo – Napan (pekerjaan lanjutan) (NTT), Towe Hitam – Batom, dan pekerjaan lanjutan pembangunan jalan di Oksibil – Iwur (Pegubin/ Papua). 

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada perencanaan yang terpadu dan sinergis pada kawasan perbatasan. Pengembangan perbatasan menurutnya harus mempertimbangkan pengembangan wilayah dan kawasan disekitar perbatasan dengan arahan dapat menjadi engine of growth dan pemicu pertumbuhan yang akan meningkatkan perekonomian.

Rapat yang diselenggarakan oleh BNPP ini bertujuan melakukan konfirmasi terkait capaian dan realisasi Program Mitra K/L Keasdepan Infrastruktur Fisik secara pada bidang PUPR. Pertemuan dibuka Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Fisik BNPP Henry Erafat. Dikatakannya juga bahwa telah disiapkan penyelesaian program-program yang terkena refocussing yang dirancang di akhir 2021 dan dilaksanakan di awal tahun 2022. 

 

“Menteri PUPR telah membahas dan memberikan arahan terkait Kawasan Perbatasan di PLBN Aruk, sehingga BNPP perlu memastikan kegiatan 2021, rencana 2022, dan rencana 2023-2024,” tuturnya. Kegiatan ini dihadiri juga Plt. Direktur Regional II  Bappenas Mohammad Roudo. 

 

Sedangkan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dihadiri Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Rakhman Taufik, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Herlan Hutagaol, Kepala BPJN Kalimantan Timur Junaidi, dan Kepala BPJN Kalimantan Utara Zamzami. 

 

Kemudian dari BPIW antara lain dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIC Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Doedoeng Zenal Arifin, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Zaldy Sastra, dan Ketua Pelaksana Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Provinsi Papua Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Stephanus Raden Kristianto. (Hen/infobpiw)

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: