Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Bali, I Wayan Suardika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Rabu, 10 Mei 2023.
I Wayan menjelaskan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait mekanisme serah terima Anjungan Cerdas Rambut Siwi Jembrana. Sebagai warga yang tinggal di kawasan Rambut Siwi itu, I Wayan merasa bangga, karena daerahnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain itu ia berharap proses serah terima aset dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat segera dilakukan, agar anjungan cerdas tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kami sangat bersemangat dengan adanya anjungan cerdas ini, sampai-sampai kalau ada kegiatan DPRD, kami arahkan ke sana,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa keberadaan anjungan cerdas dapat menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Kabupaten Jembrana.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung yang menerima langsung kunker Wakil Ketua DPRD Jembrana tersebut mengatakan tim BPIW dan Ditjen Cipta Karya sudah melakukan pertemuan dan survei lapangan minggu lalu. Menurutnya beberapa poin dari hasil pertemuan dan survei lapangan itu sudah dirangkum dan ditindaklanjuti.
Terkait hal itu Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW, Eko Susanto menerangkan selain dengan Ditjen Cipta Karya, tim BPIW juga telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk membahas teknis pelaksanaan serah terima.
Sebelum serah terima dilakukan, Kementerian PUPR melakukan Ditjen Cipta Karya melakukan perbaikan anjungan cerdas dengan mekanisme yang menjadi arahan Menteri PUPR yakni Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Ia berharap sebelum serah terima dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Jembrana, sudah ada lembaga pengelola anjungan cerdas. Dengan adanya pengelola, diharapkan anjungan cerdas yang diserahkan oleh Kementerian PUPR dapat diperasionalkan dengan baik. (Hen/Tiara)
