Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Kementerian PUPR sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan dan PJM-PKN Jayapura dan Sekitarnya Mendukung Kawasan Istana Negara. Guna mendapat masukan terkait hal itu, BPIW melakukan rapat koordinasi daerah, pada 14 September 2021.
Rapat yang digelar di Jayapura dan melalui video conference tersebut dibuka Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW Manggas Rudy Siahaan. Rudy menyatakan pembangunan istana kepresidenan di Distrik Tami, Kota Jayapura merupakan amanat RPJMN 2020-2024 dan Inpres No. 09 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai simbol kehadiran negara di Papua.
Dikatakannya juga bahwa rencana konsep pengembangan dibagi berdasarkan zonasi, yaitu zonasi inti sebagai pusat perkantoran dan wisata alam, zonasi pendukung sebagai pusat permukiman baru dan kawasan agribisnis, serta zonasi pengaruh sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Delineasi ketiga zona ini menurutunya perlu disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Perencanaan istana kepresidenan itu mempertimbangkan beberapa hal terutama aspek lingkungan dan pertahanan keamanan, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya perencanaan akan diturunkan menjadi program prioritas dengan timeline dan tahapan yang sistematis, rencana pembiayaan yang implementatif serta monitoring dan evaluasi.
“Terkait sektor keamanan, BPIW telah berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam, BIN, Kemenhan, Polda Papua, dan Kodam Cendrawasih untuk meningkatkan resiliensi program,” tuturnya. Sedangkan usulan terkait usulan konektivitas bagi Rudy hal itu dapat menciptakan struktur dan pola ruang baru dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kepala Bappeda Kota Jayapura Rory C. Huwae menambahkan arah pengembangan kawasan di sekitar istana kepresidenan antara lain peningkatan jaringan jalan arteri Holtekamp-Koya-Skouw, pengembangan terminal antar kota di Koya Barat, peningkatan jaringan trayek angkutan penumpang antar kota/kabupaten, dan moda transportasi lainnya seperti jaringan kereta api dan dermaga kapal.
Ia berharap keberadaan istana kepresidenan dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di ketiga kampung di Distrik Muara Tami. “Revisi RTRW Kota Jayapura mengakomodir dinamika pengembangan wilayah termasuk pembangunan istana kepresidenan,” ucapnya.
Kepala BIN Daerah Papua Mayjen TNI A.H Napoleon mengatakan pembangunan istana kepresidenan perlu mengantisipasi masalah keamanan, pertahanan, dan lingkungan melalui Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) dan AMDAL. SIPPKH dan AMDAL ini akan dituntaskan oleh BIN secara paralel dengan penyusunan perencanaan oleh Kementerian PUPR. Selain itu menurutnya perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang mungkin muncul terkait pembangunan istana kepresidenan, terutama sosial dan ekonomi.
Diskusi ini dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW Doedoeng Zenal Arifin. Ia mengatakan bahwa pengembangan kewilayahan pada zona inti bukan hanya istana negara, namun terdapat aspek lain untuk sisi edukasi dengan adanya museum dan botany garden/kebun raya bagi masyarakat papua.
Sedangkan zona pendukung dengan jarak radius 10 km akan di dorong sebagai kawasan yang dapat berkembang pesat sebagai kawasan pertumbuhan perekonomian. Kawasan pengaruh yang sejarak 20 km akan mendukung sentra industri sebagai hilirisasi potensi wilayah di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura.
Hasil Diskusi ini termasuk dengan Kota Jayapura menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah perencanaan PKN Jayapura dan sekitar istana kepresidenan akan diintegrasikan dengan delineasi Kota Baru Jayapura, serta perencanaan kota satelit di Jayapura yakni di Koya Barat dan Koya Timur.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura Nofdy J. Rampi, Staff Ahli Pangdam, KODAM XVII/Cenderawasih Andi Parulian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura Jece Mano, dan Kepala Dinas KOMINFO Kota Jayapura Binton Naninggolan.
Dengan terealisasinya Istana Negara Papua sesuai "Janji Presiden" kepada masyarakat Papua sebagai terobosan dalam Percepatan Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Papua. Sehingga Papua akan menjadi icon nasional dan terdapat sebuah International Vision dengan keberadaan di kawasan Asia Pasifik dan disebut “Papua is The Exotic of Indonesia and Asia Pasific Outlook". (Hen/infobpiw)
