Tiga Major Projects Butuh Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia

Layanan Informasi BPIW     |     13 Sep 2021     |     05:09     |     178
Tiga Major Projects Butuh Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia
Foto Tiga Major Projects Butuh Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat 41 major projects. Dari jumlah tersebut 24 diantaranya membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR. Saat memberi paparan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Munas VIII Himpunan Kawasan Industri (HKI), secara video conference Kamis 9 September 2021, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan terdapat tiga major projects yang secara khusus terkait dengan pengembangan KI dan membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR.

 

Ketiga major projects tersebut yakni pertama, sembilan KI luar Jawa dan 31 smelter. Sasarannya industrialisasi diluar Pulau Jawa dan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa. Major project yang kedua adalah pembangunan wilayah Batam–Bintan yang sasarannya adalah mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan. Major project yang ketiga adalah integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional. 

 

Menurutnya sasaran dari major project tersebut adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton pada tahun 2024 dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024.  Kementerian PUPR tentunya akan memberikan dukungan infrastruktur untuk KI tersebut. 

 

“Kebijakan yang disebut ‘OPOR’ yakni Operasional, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi yang disampaikan Pak Menteri PUPR, menjadi penting untuk diterapkan dalam memaksimalkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran pembangunan infrastruktur yang optimal,” tutur Rachman.

Tahun depan menurut Rachman ada lima program utama Kementerian PUPR, yakni ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian ada program Dukungan Pengembangan KI, dan Dukungan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado–Likupang). Program utama lainnya tahun depan adalah program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan. 

Rachman juga mengatakan BPIW selaku perencana pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah selalu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak baik di lingkungan Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

Munas VIII HKI secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual. Dalam sambutannya, Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah telah menargetkan pengembangan KI yang difokuskan di luar Pulau Jawa sebanyak 27 kawasan dan sembilan diantaranya merupakan KI prioritas yaitu KI Sei Mangkei, KI Bintan, KI Galang, KI Ketapang, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni dan 18 kawasan lainnya.

"Tentunya pemerintah melihat kawasan-kawasan tersebut perlu terus didorong dan perlu terus menarik investasi karena sebagian kawasan-kawasan tersebut pertumbuhannya sedikit terbatas akibat pandemi Covid-19," ujar Airlangga. 

Saat memberikan pandangannya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada beberapa industri manufaktur yang ada di Indonesia yakni makan minuman, logam dasar, farmasi, dan obat tradisional. Diakuinya selama pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak tahun lalu di Indonesia berdampak negatif pada bisnis perusahaan di KI. Namun kini sudah mulai membaik setelah sudah mulai banyak perusahaan manufaktur yang membuka kegiatan usahanya. Ia optimis keadaan kembali pulih. 

Kegiatan yang dihadiri ratusan anggota HKI termasuk Ketua HKIM Sanny Iskandar ini diisi juga kata sambutan beberapa pejabat seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Mohammad Arifin Soedjayana. (Hen/infobpiw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: