Kementerian PUPR Optimalkan Penggunaan Anggaran ITDP dari Bank Dunia

Layanan Informasi BPIW     |     13 Sep 2021     |     05:09     |     58
Kementerian PUPR Optimalkan Penggunaan Anggaran ITDP dari Bank Dunia
Foto Kementerian PUPR Optimalkan Penggunaan Anggaran ITDP dari Bank Dunia

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang didukung loan dari Bank Dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian PUPR melalui BPIW merupakan Kementerian/ Lembaga (K/L) yang turut melaksanakan ITDP tersebut.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menjelaskan cakupan wilayah ITDP awalnya dilaksanakan batch-1 yakni Danau Toba, Pulau Lombok, Borobudur- Yogyakarta-Prambanan. Ketiga destinasi pariwisata ini ditetapkan berdasarkan Loan Agreement pada 28 November 2018 dan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) ketiganya  sudah selesai dilakukan. ITMP pariwisata Danau Toba telah selesai pada Maret 2020, Pulau Lombok selesai pada Desember 2020, dan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan juga selesai di Desember 2020.

Setelah batch-1 ITMP selesai disusun, maka dilanjutkan dengan batch-2 berdasarkan Loan Amendment pada 25 Juni 2021. Batch-2 ini terdiri dari destinasi pariwisata Komodo Labuan Bajo yang ITMP-nya mulai dilakukan pada  Agustus 2021, ITMP Wakatobi dilaksanakan mulai Agustus 2021, dan Bromo-Tengger-Semeru ITMP-nya mulai September 2021.

“Jadi spirit-nya adalah bagaimana kita mengoptimalkan ITDP ini, sehingga semua kegiatan di enam wilayah pariwisata itu bisa semaksimal mungkin kita biayai dari loan ITDP. Sehingga APBN bisa dialihkan ke program lain,” ujar Rachman saat memimpin rapat Finalisasi Lampiran Raperpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN), di ruang rapat BPIW, Jakarta Selatan, Kamis, 9 September 2021.

Dijelaskannya bahwa ada tiga tujuan dari ITDP yakni pertama, untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata. Tujuan kedua yakni untuk memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata dan yang ketiga adalah mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.

Rachman juga menyampaikan bahwa action plan yang ada di Raperpres RIDPN tersebut sudah dikomunikasikan dengan Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga. Hal itu menunjukkan bahwa informasi tersebut diketahui bersama dan merupakan rencana Unit organsasi (Unor) Kementerian PUPR yang ikut andil pada program dukungan pengembangan pariwisata nasional tersebut. “RIDPN terkait Borobudur-Yogyakarta-Prambanan kita bahas juga dalam pertemuan ini untuk memastikan bahwa target dan capaiannya diketahui teman-teman Unor,” tuturnya.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW Kuswardono menambahkan setelah pembahasan tersebut, akan dibahas lebih lanjut dengan Bank Dunia. “Minggu depan kita akan mematangkan list project yang akan dimasukkan ke program tahun 2023, dan tambahan di 2022,” imbuhnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga Miftachul Munir berharap program yang masuk kedalam ITMP benar-benar didasari pada kajian yang sudah dilakukan selama ini.

Terkait Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok yang masuk kedalam Annual Working Plan (AWP) 2 yaitu Ruas Pemenan–Bayan dan Bayan–Sembalun Bubung, menurutnya studi kelayakan tidak diperlukan. “Saat ini sedang dalam proses readiness criteria atau kriteria kesiapannya,” ucapnya.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini juga dihadiri beberapa pejabat lain diantaranya Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto dan Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Pantja Oetojo, serta perwakilan Project Management System (PMS). (Hen/infobpiw)

 

 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: