Setelah sukses melaksanakan Konsultasi Regional (Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Konreg di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (28/2/2019).
Konreg yang berlangsung selama dua hari di Kota Anging Mammiri ini, dilaksanakan untuk membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengungkapkan, salah satu dasar pelaksanaan Konreg adalah pesan Presiden RI, Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Jakarta pada 11 Desember 2018 lalu. "Yaitu, pesan perlunya konsolidasi dan sinergi antara pusat, daerah dan sektoral. Kita harapkan proses konreg ini dapat menjadi wadah bagi seluruh stakeholders bidang PUPR dalam merumuskan program yang sinergi antara pusat dan daerah," terangnya.
Lebih lanjut, Sugiyartanto menyatakan, saat ini Indonesia berada pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga segera akan memasuki transisi pada periode RPJMN 2020-2024.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 menghadapi beberapa tantangan. "Antara lain, pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi," terangnya.
Kedua, mendukung peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, diantaranya melalui percepatan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata serta pembangunan ekonomi maritim. "Ketiga mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Keempat, mendukung pemantapan ketahanan pangan, ketahanan air, energi dan terakhir komitmen pembangunan infrastruktur terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup," paparnya.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR ke depan, ungkapnya, harus bisa menjawab isu strategis kewilayah 2020-2024. "Antara lain, ketimpangan antar wilayah, pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, pengelolaan urbanisasi dan pemanfaatan ruang," jelasnya.
Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat memberikan arahan kepada peserta Konreg menyatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur kini menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Saat ini wilayah di Indonesia seluruhnya telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang dikembangkan, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya," papar Hadi.
Menurutnya, pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah 2020-2024 di Sulawesi antara lain, pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut. Kemudian, pengembangan lumbung pangan padi nasional di Sulawesi. "Pengembangan industri hilir, seperti pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi," terangnya. Selain itu, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari dan ekowisata. "Serta pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan," jelasnya.
Adapun untuk Kepulauan Maluku, lanjutnya, ada mengenai peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan mineral. "Masih rendahnya ketahanan pangan daerah dan bencana Kebencanaan alam cenderung tinggi," terangnya. Ada juga pulau kecil terluar sebagai upaya menjaga fungsi lingkungan hidup. "Kemudian pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan," jelasnya.
Hadi menambahkan, isu strategis pembangunan di Papua, terkait pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai garda terdepan Indonesia. "Kemudian pulau kecil terluar sebagai upaya menjaga fungsi lingkungan hidup," terangnya.
Ia menambahkan, ada juga fenomena abrasi tinggi sehingga menyebabkan kerusakan pantai. "Kemudian potensi pengembangan pada sektor pariwisata, pertambangan serta pertanian," terangnya. Terakhir, lanjutnya, pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan.
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan, penyelenggaraan Konreg 2019 diharapkan mampu menghasilkan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR tahun 2020 yang tajam dan efektif.
"Konreg 2019 diharapkan juga dapat menghasilkan pemrograman yang mengakomodasi keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana," jelasnya. Menurutnya, konreg tahun ini dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. "Tahun ini disamping dilaksanakan meeting program, ada juga konreg melalui media video conference," papar Iwan.
Untuk konreg melalui video conference, ungkap Iwan, Kementerian PUPR melaksanakan di ICT Room, Jakarta dengan empat provinsi, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Pemprov Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Pemprov Jawa Timur (Jatim) di Surabaya.
“Video conference ini merupakan terobosan baru untuk penyelenggaraan konreg. Ke depan diharapan akan semakin banyak provinsi yang melakukan konreg melalui Video conference” ungkap Iwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang mewakili Gubernur Sulsel, H. M Nurdin Abdllah mengatakan, Sumsel saat ini masih membutuhkan dukungan infrastuktur dari pusat, agar dapat terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan Bandara di Tana Toraja dan Bual. “Selain itu, perlu juga dukungan infrastruktur jalan dan lainnya, untuk mewujudkan Seko Luwu Utara sebagai pusat peternakan sapi nasional, agar dapat memberikan kontribusi daging yang signifikan terhadap kebutuhan nasional,” terangnya. (**)
