Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas perencanaan infrastruktur sektor PUPR untuk tahun anggaran 2020. Kegiatan yang akan digelar di empat kota ini, dimulai dari Lombok atau di Kota Mataram, pada 20 hingga 22 Februari. Konreg di Mataram diikuti beberapa provinsi di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Selain Mataram, konreg akan digelar secara maraton di Makassar, Aceh, dan Bogor.
Saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan salah satu dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pesan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Jakarta, 11 Desember 2018 lalu yaitu perlunya konsolidasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan sektoral. Agar sesuai dengan harapan Presiden tersebut, ia berharap sinergi yang dilakukan seluruh stakeholders terkait dapat menghasilkan program kerja yang berkualitas.
Lebih lanjut Danis mengatakan saat ini merupakan masa transisi perencanaan jangka menengah menuju periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan kondisi tersebut Kementerian PUPR harus menyiapkan perencanaan yang baik dan menentukan mana program yang akan diprioritaskan. “Kalau kita berhasil merencanakan, berarti kita merencanakan keberhasilan,” tegasnya saat acara pembukaan yang digelar di Mataram, Rabu (20/2).
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam paparannya menjelaskan konreg tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena disamping dilaksanakan meeting program, juga digelar video conference antara Kementerian PUPR di ICT Room Jakarta dengan empat daerah yakni Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Surabaya (Jawa Timur). “Video conference kita lakukan untuk efisiensi dan efektifitas. Ini merupakan terobosan baru untuk penyelenggaraan konreg dan BPIW diberi wewenang besar sebagai leader pelaksanaan kegiatan tersebut,” ungkap Hadi.
Pada kesempatan itu Hadi juga menyampaikan isu strategis pengembangan wilayah Pulau Kalimantan 2020-2024 seperti pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda terdepan Indonesia dan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis pada air. Selain itu ada isu strategis terkait swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Sedangkan isu strategis untuk Kepulauan Nusa Tenggara seperti peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi (pariwisata, perikanan dan kelautan, holtikultura dan perkebunan, tanaman pangan, pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi) melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana terpadu. Selanjutnya ada isu strategis mengenai percepatan pengembangan Kawasan perbatasan melalui pengembangan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup
Konreg merupakan bagian dari proses perencanaan dan pemprograman. Proses tersebut dikawal Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu Irjen turut hadir yang diwakili Sekretaris Irjen Hari Primahadi.
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Saat itu ia merespon positif atas penyelenggaraan konreg, karena daerahnya dapat mengusulkan program yang akan direalisasikan Kementerian PUPR. Zulkieflimansyah bahkan menugaskan enam kepala dinas atau pejabat setingkat kepala dinas untuk mengikuti rapat di konreg tersebut seperti kepala dinas pariwisata, asisten sekda bidang pembangunan, dan kepala dinas terkait bencana.
Pasca bencana yang terjadi Juli 2018 lalu menurutnya Pemerintah Provinsi NTB bertekad memperbaiki kembali infrastruktur di kawasan pariwisata. Hal ini menurutnya merupakan bagian dalam merealisasikan amanat Presiden. Pembukaan konreg ini diikuti unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR baik di pusat dan daerah. Kemudian juga diikuti pemerintah daerah setempat. (Hen/ind/aje/infobpiw)
