Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW komitmen melakukan percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Percepatan penanganan dilakukan melalui kolaborasi program Unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR.
"Sebetulnya selama ini penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah ada dan berjalan, namun hasilnya masih belum terlalu ideal karena kurang terintegrasi program dan terkesan bergerak sendiri-sendiri," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief saat kunjungan ke kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram, Provinsi NTB, akhir pekan lalu.
Kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, ungkap Rachman Arief, merupakan penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada jajaran Kementerian PUPR. Kolaborasi program dilakukan agar tercipta percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan lebih baik dan secara terintegrasi.
Rachman Arief menjelaskan, pada kolaborasi ini BPIW berperan sebagai lead perencanaan kolaborasi program. "BPIW memang salah satu tugas dan fungsinya menterpadukan dan mensinkronkan program Kementerian PUPR. Kemudian, Unor teknis diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunannya," terangnya.
Pada tahun ini kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, lanjutnya, dilaksanakan sementara pada 8 lokasi atau kota terpilih, yakni Kota Mataram, Kota Banjarmasin, Kota Surakarta, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pemalang, Kota Pontianak, Kota Kediri, dan Kota Bengkulu.
Ia berharap, pelaksanaan kolaborasi dapat semakin mempercepat penanganan kawasan kumuh. Selain itu, hasil program Kementerian PUPR dapat lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya.
Untuk di Kota Mataram, Rachman Arief mengatakan, penanganan kumuh mengolaborasikan program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.
Program Kotaku bertarget mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Bernadi Haryawan mengatakan, kolaborasi perencanaan penanganan kumuh untuk tahun mendatang dapat lebih dimatangkan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR.
"Termasuk untuk tema kolaborasi program-program lainnya. Dalam Konreg Kementerian PUPR itu terdapat tahap sinkronisasi, sehingga tahap sinkronisasi itu dapat lebih dimanfaatkan dan implementasi pembangunan semoga dapat dirasakan lebih manfaat oleh masyarakat luas," terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana kepada wartawan mengaku, gembira dengan rencana Kementerian PUPR memperkuat kolaborasi dan menyasar Kota Mataram dalam penanganan kawasan kumuh.
Ia berharap, kawasan kumuh di Kota Mataram bisa semakin cepat diselesaikan semuanya, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.
Kunjungan rombongan yang dipimpin Rachman Arief ke kawasan kumuh di Kota Mataram tersebut, didampingi perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan Ditjen Perumahan, perwakilan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan NTB, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan lainnya. Untuk kawasan kumuh yang dikunjungi langsung adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok, Pengempel, Gontoran, serta pembangunan Rumah Susun Nelayan di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram.(ris/cit/infoBPIW)
