Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung adanya percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dukungan ini merupakan bentuk intervensi infrastruktur PUPR pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Tanah Air yang telah ditargetkan Pemerintah Pusat pada 2024 terwujud 0% kemiskinan ekstrem.
Hal itu terungkap saat Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra memaparkan “Penanganan Terintegrasi Kawasan Belawan, Kota Medan” dalam Puncak Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2022 (HHD-HKD 2022) yang mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh” di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 26 Oktober 2022.
“Target penanganan kemiskinan ekstrem di seantero negeri, yakni implementasi tahap I pada Juli-Desember tahun 2021 terhadap 35 kab/kota di 7 provinsi, tahap II pada tahun 2022 terhadap 212 kab/kota di 25 provinsi,” papar Arief. Ia menambahkan, untuk implementasi tahap III pada tahun 2023-2024 terhadap 514 kab/kota di 34 provinsi, sehingga tahun 2024 diharapkan 0% kemiskinan ekstrem.
Arief mengatakan, penanganan terintegrasi terhadap permukiman kumuh Kawasan Belawan, Kota Medan adalah penugasan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Arahannya agar dibuat semacam “Master Plan” untuk keterikatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dalam pelaksanaannya. “BPIW sebagai koordinator Siteplan/Master Plan bersama Ditjen Cipta Karya,” terangnya.
Perencanaannya merupakan kolaborasi program dari Ditjen Cipta Karya, yakni Penataan Infrastruktur Lingkungan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Penyediaaan Jalan dan Drainase Lingkungan, Pengolahan Limbah Lingkungan. Kemudian, program dari Ditjen Perumahan, yakni penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dasar, Rumah Khusus, serta Rumah Susun, serta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) apabila bila terdapat kasus spesifik seperti penanganan bencana, akses jalan utama, irigasi-air baku dan lainnya.
Lebih lanjut, Arief menerangkan, konsep Rencana Terintegrasi Kawasan Belawan di Kota Medan, yakni komprehensif dan integrasi, di mana penanganan isu strategis yang terdapat di Kec. Belawan Medan dilakukan dalam satu pemikiran dan alur proses pekerjaan yang saling menunjang.
“Kemudian berbasis kawasan, integrasi rencana penanganan didasarkan pada batasan spasial atau kawasan,” ujarnya seraya menambahkan, Ditjen SDA membagi menjadi 4 Zona, yakni Zona A, Zona B, Zona C dan Zona D. Integrasi program difokuskan pada tiap Zona, sehingga diharapkan terjadi sinergi antar program dan memberi hasil yang lebih optimal.
Selain itu, lanjutnya, konsep Batasan Waktu-Prioritas-Tuntas. “Selain kemampuan anggaran, batasan waktu menjadi dasar pemilihan prioritas program. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keluaran yang optimal dan tuntas, bukan berdasarkan kepentingan sektoral,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan mengatakan, peringatan HHD dan HKD 2022 ini mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh”. Harapannya dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Semangat Hari Habibat Dunia dan Hari Kota Dunia ini membangun dan mengembangkan kawasan menuju nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat," kata Menteri PUPR.
Dalam kolaborasi penataaan kawasan kumuh, beberapa penataan yang telah rampung adalah Kawasan Semanggi di Surakarta, Kawasan Kelayan Barat di Banjarmasin, Parit Nanan dengan konsep “Eco Waterfront City” di tepian Sungai Landak Pontianak, dan Kawasan Kampung Bugis di Tanjungpinang.
Kolaborasi Pemda sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh, karena meski diprogramkan oleh Kementerian PUPR, akan sulit direalisasikan jika tidak ada ide dan kerja sama dari Pemda. “Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama kementerian lain yang memberdayakan masyarakatnya," ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengungkapkan sejak tahun 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta.
Pada Puncak Peringatan HHD-HKD 2022 ini, diisi juga acara talkshow dengan tema “Potret Inklusifitas dan Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem” dengan moderator Andy F Noya. Hadir sebagai narasumber yakni Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Direktur Keuangan PT SMF (Persero), Bonai Subiakto, Arsitek Spesialis Restorasi Permukiman Kumuh, Pauline Boedianto, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, T. Davis F. Hamid. (Ris/Tiara/InfoBPIW)
