Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat terbantu dengan adanya data Pendataan Keluarga Tahun 2021 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data tersebut dimanfaatkan Kementerian PUPR dalam memilih lokus-lokus prioritas penanganan infrastruktur PUPR pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem dan stunting.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rachman Arief Dienaputra saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang diselenggarakan BKKBN di Jakarta, Senin 19 September 2022.
Sesuai Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), ungkap Rachman Arief, Kementerian PUPR memiliki tugas, yakni pertama, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. "Kedua, menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Kemudian ketiga, memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem," papar Arief.
Skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman. Program Cipta Karya meliputi perbaikan akses air bersih, sanitasi, limbah, persampahan, jalan lingkungan dan Program Perumahan meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Lebih lanjut, kerjasama penggunaan Data BKKBN–Kementerian PUPR dilakukan sejak implementasi PKE pada Oktober Tahun 2021 hingga saat ini. "Yaitu tahun 2021 pada 35 Kab/Kota. Tahun 2022 pada 212 Kab/Kota," paparnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Data BNBA PK-21 telah dilakuan pengolahan data untuk memiliki lokus-lokus prioritas yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem dan stunting untuk dilakukan survei verifikasi dan validasi penanganan infrastruktur PUPR. "Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah melakukan intervensi pada 116 Kab/Kota dari 212 Kab/Kota prioritas pada tahun 2022," terangnya.
Arief berharap lokus-lokus prioritas PUPR dapat ditindaklanjuti dengan program-program kementerian/lembaga (K/L) yang lain. "Diharapkan juga BKKBN dapat terus meningkatkan keakurasian data Pendataan Keluarga, sehingga survei verifikasi dan validasi yang dilakukan bisa semakin banyak menyasar lokasi PKE," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo saat membuka acara menyampaikan, Rakornas Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 diselenggarakan untuk membangun sinergi dengan instansi pemerintah lainnya. "Pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, semoga dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan oleh instansi lain," jelas Hasto Wardoyo.
Hasto yakin, Pendataan Keluarga 2022 dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan guna mengatasi kemiskinan ektrem yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan BUMN. Diantaranya dengan Kementerian PUPR dalam hal kerjasama data dan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.(ris/infoBPIW)
