Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Layanan Informasi BPIW     |     09 Sep 2022     |     03:09     |     178
Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2022 di Kampus ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan strategis serta percepatan pemerataan wilayah di kawasan perdesaan, perbatasan negara, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Kawasan-kawasan strategis antara lain kawasan industri, destinasi pariwisata, kawasan metropolitan, kota baru, food estate dan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat menjadi narasumber ceramah isu strategis terkait Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan tema “Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berkelanjutan” pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2022 di Kampus ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Arief menyampaikan, pada tahun 2022 daya saing Indonesia dalam konteks global berada pada peringkat ke-44, mengalami penurunan dari sebelumnya di posisi ke-37 pada tahun 2021. “Untuk peringkat daya saing infrastruktur, Indonesia mengalami peningkatan dari posisi ke-57 pada tahun 2021 menjadi posisi ke-52 pada tahun 2022,” ujar Arief seraya menambahkan, hal ini menunjukkan adanya kemajuan di bidang infrastruktur, namun belum cukup memadai karena masih tertinggal dari negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. 

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, ungkap Arief, Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur dengan memfokuskan pada kawasan cepat tumbuh, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan daya saing wilayah.

Dalam mendukung pemerataan ekonomi, Ia juga mengatakan, dilakukan antara lain penanganan kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 0% sesuai arahan Presiden. Ia memaparkan, Kementerian PUPR bekerjasama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait yang dikoordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melaksanakan dukungan infrastruktur berbasis masyarakat di sektor perumahan dan permukiman. 

Kemudian, lanjutnya, melakukan juga penanganan pasca bencana di kawasan-kawasan yang terdampak. “Mulai dari penyediaan air bersih, rumah, dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas dan sumber daya air,” ungkap Arief.

Selain itu, Arief menyampaikan, Kementerian PUPR selalu membuka ruang kolaborasi kepada seluruh stakeholders, agar dapat mempercepat pemenuhan target-target pembangunan nasional, terutama dukungan infrastruktur wilayah. 

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran membuat Kementerian PUPR memilih program-program yang paling prioritas, sehingga diperlukan dukungan dan keterbukaan daerah untuk bekerjasama menentukan prioritas wilayah sekaligus kolaborasi pendanaan pembangunan infratsruktur.

Ia juga memaparkan, isu strategis pembangunan infrastruktur PUPR, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) antara lain, rendahnya kuantitas dan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi, belum optimalnya fungsi bendungan akibat rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem. 

Untuk sektor Bina Marga (BM) antara lain, ketimpangan kondisi dan kemantapan Jalan Nasional dengan Jalan Daerah, kurangnya ketersediaan jalan akses menuju kawasan strategis, serta penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai.

Sektor Perumahan antara lain, tingginya kebutuhan rumah layak huni di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat, serta perlunya pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan public housing.

Adapun untuk sektor Cipta Karya, antara lain kesenjangan dengan kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman, kurang optimalnya sinergi dan kapasitas kelembagaan pengembangan permukiman, dan kerentanan permukiman tahan bencana.

Ceramah isu strategis ini diakhiri tanya jawab dari perwakilan 60 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2022, yang merupakan 40 peserta dari pemerintah pusat dan 20 peserta perwakilan pemerintah provinsi. PKN Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2022 mengusung tema “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.”

Sebelumnya, P. M. Marpaung, moderator ceramah isu strategis terkait Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)  saat menyampaikan pengantar mengatakan, ceramah isu strategis terkait VKN tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran agenda aktualisasi kepemimpinan.

Pria yang juga Widyaiswara Ahli Utama LAN ini menjelaskan, mata pelatihan tersebut diharapkan membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasi kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman best practices atau advokasi kepemimpinan.

Menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2022 masih mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih akan meliputi efektivitas penanganan Covid-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pondasi awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.(ris/cid/infoBPIW)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: