BPIW Kementerian PUPR melakukan rapat internalisasi penguatan Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Serpong, pada 30 Agustus 2022 dan dibuka Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Eko Susanto mewakili Sekretaris BPIW.
Disampaikannya bahwa BPIW, salah satu unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR yang melakukan sosialisasi BerAKHLAK tersebut. Ia berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman BerAKHLAK kepada pegawai di lingkungan BPIW, sehingga dapat lebih optimal berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur PUPR.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Indra Gunawan. Ia menjelaskan salah satu percepatan transformasi ASN yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya core values ASN BerAKHLAK dan employer branding yakni “Bangga Melayani Bangsa” oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 lalu.
Dengan diluncurkannya program tersebut menurutnya ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik yang berorientasi pada BerAKHLAK, sehingga dapat menjadi ASN yang berkelas dunia.
Selain internalisasi penguatan Core Values, di tempat yang sama dilaksanakan Sosialisasi Pelayanan Prima, pada 31 Agustus 2022. Saat mewakili Sekretaris BPIW membuka kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Setyo Purnomo menjelaskan, pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan).
Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Prima ini menurutnya merupakan sebuah agenda yang sengaja dirancang sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik BPIW. Berdasarkan SK Kepala BPIW nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelayanan Publik BPIW, layanan publik di unit organisasi ini ada tiga layanan, pertama, layanan konsultasi pengembangan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, yaitu berupa layanan konsultasi perencanaan dan pemrograman untuk unit organisasi teknis di Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan stakeholder BPIW yang lain.
Kedua, layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, yaitu layanan permohonan data dan informasi terkait pengembangan wilayah. Layanan ini ditujukan kepada siapa saja yang mengajukan permohonan data dan informasi sesuai persyaratan.
Layanan ketiga yakni layanan pengaduan, yaitu layanan yang menerima saran, masukan, dan aduan terkait kinerja BPIW dalam rangka menyusun kebijakan teknis perencanaan dan sinkronisasi pemrograman berbasis pengembangan wilayah.
Ia berharap dari kegiatan ini diperoleh masukan mengenai optimalisasi layanan publik, bimbingan terkait layanan prima, sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya evaluasi layanan publik BPIW.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jauhar Faisal Rahman. Ia menjelaskan materi terkait kebijakan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pelayanan Prima).
Selain itu ada narasumber dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Naufal Andra Gumelar dan Adintya Tabita menerangkan mengenai pengelolaan layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat di Kementerian PUPR. Kegiatan diikuti perwakilan masing-masing unit kerja di BPIW. (Hen/infobpiw)
