Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR hingga Agustus 2022 telah mencapai realisasi keuangan 44,55% dan realisasi fisik 44,57% pada Tahun Anggaran (TA) 2022.
Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan BPIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.
Pada RDP tersebut, Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra menyatakan, saat ini BPIW tengah melakukan upaya percepatan realisasi anggaran TA 2022. "Pertama, melakukan penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan revisi/perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)," papar Arief.
Kemudian, lanjut Arief, kedua melakukan percepatan pelaksanaan survey, FGD, dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah dalam rangka penyiapan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).
Ketiga, lanjutnya, jajaran BPIW akan melihat potensi anggaran yang tidak dapat diserap untuk dialihkan ke kegiatan lain yang lebih produktif.
"Keempat, upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, yaitu kegiatan Integrated Tourism Development Project (ITDP)," terangnya.
Terakhir, ungkapnya, melakukan percepatan pembahasan restrukturisasi kegiatan National Urban Development Project (NUDP) bersama Bappenas dan Bank Dunia.
Selain itu, Arief juga memaparkan realisasi kegiatan strategis BPIW pada TA 2022 antara lain, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Rakorbangwil merupakan forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi.
Kemudian, lanjut Arief, ada juga penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). RPIW yang disusun BPIW sebagai salah satu upaya menciptakan standar substansi dan kualitas agar setiap produk rencana BPIW mempunyai muatan yang standar dan berkualitas. RPIW Provinsi ditargetkan selesai pada TA 2022.
"Kemudian, ada juga kegiatan integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian PUPR," terangnya.
Lebih lanjut Arief memaparkan, pada tahun 2023 BPIW akan mendapat pagu anggaran Rp140,76 M. Hal itu akan dialokasikan untuk dukungan manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp74,80 M serta Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp65,96 M.
Sementara itu, Roberth Rouw sebelum menutup RDP Komisi V DPR RI menyatakan, Komisi V memahami penjelasan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik BPIW TA 2022.
Ia menyatakan, Komisi V DPR RI meminta BPIW untuk melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V DPR RI.(ris/infoBPIW)
