Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghasilkan beberapa program pembangunan infrastruktur yang siap dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun depan.
“Program infrastruktur sektor PUPR tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang telah diadakan pada Februari dan Maret lalu,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono saat menjadi salah satu pembicara mewakil Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalteng di Palangka Raya, (8/4) lalu.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur PUPR terkait Sumber Daya Air program usulan bersama yang masuk baseline seperti Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI, Takuam (suplesi) Jaringan Irigasi Karau.
Kemudian terkait Bina Marga salah satu program usulan bersama yang masuk baseline yakni Pembangunan Jalan Tumbang Hiran-Tumbang Samba segmen1. Selanjutnya terkait Cipta Karya salah satu program usulah bersama yang masuk baseline yakni Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 20 L/Detik dan JaringanPerpipaan di Kota Waringin Timur.
Selain Itu juga ada program 2020 hasil Konreg dan usulan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk baseline seperti Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Mentawa Baru Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur.
Pada kesempatan itu Hadi juga menyampaikan beberapa isu strategis infrastruktur PUPR di provinsi tersebut seperti Dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Puting dan dukungan akses pelabuhan Teluk Segintung dan Pelabuhan Batanjung. Untuk Pulau Kalimantan ada beberapa isu strategis 2020-2024 seperti pelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung serta pemerataan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan.
Menurut Hadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR termasuk di Kalimantan Tengah berbasis wilayah pengembangan wilayah (WPS). Untuk melaksanakan 35 WPS di seluruh Indonesia maka diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Kemudian dibutuhkan sinkronisasi program antar infrastruktur. “Koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan WPS ini juga diperlukan,” tegasnya.
Saat memberikan kata sambutannya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berharap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalteng dapat merencanakan pembangunan secara merata di berbagai sektor baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bidang pendapatan belanja daerah yang ada harus digunakan sesuai fungsinya.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Hadi dan rombongan melakukan survei pembangunan Pile Slab Bukit Rawi di Kab. Pulang Pisau. (Mangapul/Hen/infobpiw)
